kicknews.today – Ekonomi Nusa Tenggara Barat tumbuh 10,42 persen sepanjang semester I 2026. Namun, pertumbuhan tersebut harus disertai keterlibatan masyarakat lokal agar mereka tidak hanya menjadi penonton di tengah meningkatnya investasi.
Ekonom Universitas Mataram, Iwan Harsono mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan.
Pandangan tersebut disampaikan Iwan dalam diskusi bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Halik, di Mataram, Sabtu (29/8/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi NTB tumbuh 13,64 persen pada triwulan I 2026. Pertumbuhan berlanjut sebesar 7,41 persen pada triwulan II sehingga secara kumulatif mencapai 10,42 persen selama semester I 2026.
Iwan menilai capaian tersebut menjadi modal penting bagi NTB untuk memperkuat struktur ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“NTB sedang memiliki momentum ekonomi yang sangat baik. Ini tentu harus kita apresiasi dan dijaga. Tetapi keberhasilan itu jangan berhenti pada angka pertumbuhan,” kata akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tersebut.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Dampaknya juga perlu dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengurangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan seiring dengan pemerataan manfaat pembangunan. Masyarakat lokal perlu mendapatkan ruang lebih besar untuk menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat pertumbuhan tersebut.
Salah satu peluang terbesar berasal dari investasi. Namun, Iwan mengingatkan besarnya modal yang masuk belum otomatis memberikan manfaat maksimal apabila tidak terhubung dengan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
“Investasi besar harus mempunyai keterkaitan yang kuat dengan ekonomi lokal. Tenaga kerja lokal, UMKM, pemasok lokal dan pelaku usaha daerah harus masuk dalam rantai nilai investasi,” ujarnya.
Keterlibatan pelaku lokal dinilai penting untuk mencegah kebocoran ekonomi, terutama pada sektor pariwisata dan investasi berskala besar. Aktivitas pariwisata dan usaha yang meningkat belum memberikan nilai tambah maksimal apabila kebutuhan pangan, barang, tenaga profesional dan berbagai kebutuhan lainnya masih banyak didatangkan dari luar daerah.
“Semakin kuat rantai pasok lokal, semakin besar nilai tambah yang tinggal dan berputar di NTB,” katanya.
Iwan juga mendorong pemerintah daerah menggunakan momentum pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat diversifikasi. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu sektor dapat membuat perekonomian NTB rentan terhadap perubahan harga maupun kondisi global.
Sektor pertanian bernilai tambah, agroindustri, pariwisata berkualitas, UMKM, ekonomi kreatif dan hilirisasi dinilai perlu dikembangkan secara beriringan.
Dalam proses hilirisasi, penciptaan nilai tambah seharusnya dilakukan sedekat mungkin dengan sumber daya dan masyarakat di daerah.
“Hilirisasi jangan hanya berarti sumber dayanya berasal dari NTB. Nilai tambah, teknologi, industri turunannya, kesempatan kerja dan kapasitas ekonominya juga harus semakin banyak berada di NTB,” tegasnya.
Pertumbuhan ekonomi dan investasi juga dapat digunakan untuk memperluas basis Pendapatan Asli Daerah secara sehat. Namun, peningkatan pendapatan daerah tersebut tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat dan pelaku usaha secara berlebihan.
Selain memperkuat ekonomi lokal, Iwan menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Pendidikan, pelatihan, sertifikasi tenaga kerja dan peningkatan produktivitas harus berjalan seiring dengan pertumbuhan investasi.
“Jangan sampai NTB hanya menjadi lokasi investasi, sementara masyarakat NTB tidak menjadi pelaku utama dan penerima manfaatnya,” tegas Iwan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi selama semester pertama 2026 harus menjadi pijakan untuk membangun perekonomian NTB yang lebih produktif, inklusif, beragam dan tahan terhadap guncangan.
Keberhasilan tersebut tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan dan nilai investasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan dunia usaha memperluas kesempatan kerja, memperkuat UMKM dan rantai pasok lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. (wii/red.)
