kicknews.today – Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang sedianya digelar pada 31 Agustus 2026 resmi ditunda hingga 21 September 2026. Penundaan dilakukan karena kesiapan infrastruktur sekolah dinilai belum memenuhi standar keselamatan bagi peserta didik.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Lombok Utara, Fathurrahman mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah dilakukan rapat dan evaluasi terhadap kesiapan fasilitas Sekolah Rakyat.
Menurutnya, dari hasil evaluasi diketahui masih terdapat sejumlah pekerjaan infrastruktur yang belum rampung. Bahkan, pihak pemborong belum berani memberikan jaminan tanggung jawab atas kondisi bangunan apabila kegiatan sekolah tetap dipaksakan dimulai pada 31 Agustus.
“Dari segi infrastruktur belum siap. Pemborong tidak berani bertanggung jawab, sehingga tidak menjamin keselamatan,” ujarnya, Rabu (26/08/2026).
Dia menjelaskan, penundaan tersebut telah disampaikan kepada para calon wali murid melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan demikian, para orang tua maupun calon peserta didik telah mendapatkan informasi mengenai perubahan jadwal pelaksanaan MPLS.
Fathurrahman menambahkan, pihaknya juga akan segera bertemu dengan Bupati Lombok Utara untuk menandatangani berita acara penundaan tersebut. Selain itu, Bupati direncanakan melakukan kunjungan langsung untuk melihat kondisi dan progres pembangunan Sekolah Rakyat.
Fathurrahman memastikan, pada 21 September mendatang sejumlah fasilitas utama yang bersifat fungsional ditargetkan sudah dapat digunakan. Fasilitas tersebut antara lain empat gedung asrama, masjid, gedung rusun guru, aula, dan kantin.
“Pada tanggal 21 September itu gedung fungsional sudah jadi, seperti empat asrama, masjid, gedung rusun guru, aula dan kantin,” jelasnya.
Meski demikian, dia mengakui pembangunan belum sepenuhnya rampung. Gedung untuk jenjang SMP dan SMA diperkirakan belum dapat diselesaikan hingga 21 September. Sementara itu, pembangunan gedung untuk jenjang SD ditargetkan telah rampung 100 persen.
Dari sisi sumber daya manusia, Dinsos PPPA juga tengah menyiapkan tenaga pendidik untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Jumlah tenaga pendidik sementara yang disiapkan diperkirakan lebih dari 30 orang. (gii/*)
