kicknews.today – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 31 Juli 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp3,68 triliun, sementara realisasi belanja negara telah menembus Rp13,65 triliun.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, capaian tersebut menunjukkan peran APBN yang semakin penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara di NTB terealisasi sebesar Rp3.683,34 miliar atau 71,38 persen dari target. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp13.650,53 miliar atau 55,27 persen dari total pagu yang dialokasikan.
Dari sisi penerimaan pajak, realisasi hingga Juli tercatat Rp1.665,32 miliar. Penerimaan masih didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp818,17 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp436,4 miliar.
Pertumbuhan penerimaan pajak juga menunjukkan kinerja positif. Pajak lainnya tumbuh 27,38 persen secara tahunan (y-o-y) , disusul PPN yang tumbuh 19,60 persen dan PPh sebesar 1,45 persen.
Menurut Ratih, pertumbuhan tersebut mencerminkan masih kuatnya aktivitas ekonomi, terutama konsumsi domestik dan penghasilan masyarakat.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencatat kinerja yang cukup signifikan dengan realisasi Rp1.517,87 miliar. Komponen terbesar berasal dari Bea Keluar yang mencapai Rp1.483,93 miliar.
Bea Keluar bahkan mengalami pertumbuhan hingga 813,7 persen secara tahunan. Lonjakan tersebut sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga setelah adanya kebijakan relaksasi ekspor pada periode Januari hingga April 2026.
Di sisi lain, penerimaan cukai masih tumbuh positif sebesar 1,27 persen. Namun, Bea Masuk mengalami kontraksi 32,01 persen yang dipengaruhi penurunan impor bahan modal dan bahan baku.
Untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasinya mencapai Rp500,15 miliar atau 32,71 persen dari target. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tumbuh 10,71 persen secara tahunan, terutama didorong peningkatan jasa layanan pendidikan. Sementara PNBP lainnya tumbuh 2,76 persen, antara lain ditopang pendapatan paspor dan layanan keimigrasian.
Dari sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp4.983,62 miliar atau 51,72 persen dari pagu.
Pertumbuhan BPP terutama didorong oleh Belanja Pegawai yang meningkat 26,28 persen, Belanja Barang 42,60 persen, serta Belanja Modal yang melonjak 218,85 persen secara tahunan. Peningkatan Belanja Modal tersebut antara lain digunakan untuk mendukung sejumlah proyek infrastruktur strategis di daerah.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp8.666,91 miliar atau 57,54 persen dari pagu. Secara tahunan, realisasi TKD tumbuh 2,58 persen, terutama ditopang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik yang tumbuh 9,23 persen untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat.
Ratih menilai, terjaganya kinerja fiskal tersebut menunjukkan bahwa APBN masih mampu menjalankan fungsinya sebagai shock absorber bagi perekonomian daerah.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Di tengah kinerja fiskal yang positif, kondisi perekonomian regional NTB juga menunjukkan fondasi yang cukup kuat.
Hingga Juli 2026, neraca perdagangan NTB mencatat surplus USD1.392,56 juta, atau melonjak 59,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Surplus tersebut ditopang nilai ekspor yang mencapai USD1.443,34 juta, terutama berasal dari sektor pertambangan melalui komoditas konsentrat tembaga. Sementara nilai impor tercatat sebesar USD50,78 juta.
Dari sisi harga, NTB mencatat inflasi tahunan sebesar 3,01 persen, sementara secara bulanan mengalami deflasi sebesar 0,35 persen.
Penurunan harga secara bulanan tersebut terutama dipengaruhi melimpahnya pasokan bahan pangan pokok seiring masuknya musim panen raya hortikultura serta adanya koreksi harga sejumlah komoditas global.
Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga terus melakukan langkah mitigasi, termasuk operasi pasar, guna menjaga stabilitas harga pangan.
Indikator kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan juga menunjukkan kondisi yang positif. Nilai Tukar Petani (NTP) NTB tercatat 127,83, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 113,90.
Kedua indikator tersebut berada di atas angka 100 yang menunjukkan daya tukar dan kondisi kesejahteraan produsen di sektor pertanian serta perikanan masih relatif kuat.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi NTB hingga Juli 2026 tercatat 7,41 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut antara lain ditopang konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi 56,19 persen terhadap PDRB, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,11 persen. (*/*)
