kicknews.today – Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU, M. Najib, menegaskan bahwa ATS tidak semata-mata berarti anak yang putus sekolah.
Menurut Najib, ATS mencakup tiga kelompok, yakni anak yang putus sekolah, anak yang telah menamatkan pendidikan tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, serta anak usia sekolah yang tidak pernah mengenyam pendidikan.
“Jangan disamakan ATS dengan anak putus sekolah. ATS itu terdiri dari anak putus sekolah, anak yang sudah tamat tetapi tidak melanjutkan, dan anak yang tidak pernah sekolah sama sekali tetapi masih dalam usia sekolah,” jelas Najib, Jumat (14/08/2026).
Dari ketiga kelompok tersebut, persoalan yang saat ini cukup besar di KLU justru berasal dari anak yang telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan tetapi tidak melanjutkan. Misalnya, anak yang tamat SD namun tidak melanjutkan ke SMP, atau lulusan SMP yang tidak meneruskan pendidikan ke SMA.
Untuk menangani persoalan tersebut, Pemkab KLU telah menyiapkan dua skema intervensi berupa beasiswa, yakni beasiswa retrieval bagi anak yang putus sekolah dan beasiswa transisi bagi anak yang telah tamat namun tidak melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.
“Untuk yang putus sekolah, kita sudah punya data dan akan kita rekrut masuk ke PKBM-PKBM untuk melanjutkan sesuai jenjang saat dia putus. Kalau putus di SMP, bisa ikut Paket B. Kalau di SMA, Paket C. Kalau di SD, Paket A. Itu retrieval,” katanya.
Sementara untuk anak yang tidak melanjutkan sekolah, pemerintah akan memberikan beasiswa transisi, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin. Program tersebut diarahkan untuk memastikan anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya tanpa terkendala biaya.
Najib mengatakan, jumlah ATS di KLU masih bersifat dinamis karena data terus diperbarui melalui proses verifikasi dan validasi. Pihaknya juga telah meminta seluruh PKBM melakukan pengecekan terhadap data ATS yang sebelumnya telah diverifikasi oleh tim dari pemerintah pusat.
“Kalau dipantau memang sudah mulai menurun. Jumlahnya saya tidak hafal karena datanya terus bergerak, setiap saat ada penarikan dan penginputan data,” ujarnya.
Dalam pemetaan wilayah, Najib menyebut Kecamatan Bayan masih menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian lebih dalam penanganan ATS. Sementara wilayah yang semakin ke arah barat cenderung menunjukkan jumlah yang lebih rendah.
Karena itu, intervensi tidak hanya dilakukan melalui sekolah dan PKBM. Tim penanganan ATS juga mulai turun langsung ke desa-desa dengan melibatkan pemerintah desa.
“Ini perlu intervensi. Alhamdulillah kita sudah turun ke desa-desa untuk membantu menyelesaikan masalah ATS ini. Tim ATS juga sampai ke desa, termasuk kepala-kepala desa,” katanya.
Terkait faktor penyebab ATS, Najib menilai alasan ekonomi seharusnya tidak lagi menjadi hambatan utama untuk bersekolah. Pasalnya, pemerintah telah menyediakan berbagai dukungan pembiayaan pendidikan, termasuk dana BOS dan program beasiswa.
Selain itu, bagi anak dari keluarga miskin yang masuk kelompok desil 1–2, pemerintah juga memiliki program Sekolah Rakyat. Namun, menurut Najib, salah satu tantangan yang muncul justru berasal dari keengganan sebagian orang tua untuk berpisah dengan anak mereka selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
“Hambatannya sekarang, ketika Sekolah Rakyat mencari siswa untuk jenjang SD, banyak orang tua yang enggan berpisah dengan anaknya untuk dilepas di Sekolah Rakyat,” ungkapnya.
Karena itu, dia menilai diperlukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih intensif kepada orang tua agar memahami manfaat pendidikan melalui Sekolah Rakyat, terutama sebagai salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan.
Di luar faktor ekonomi, Najib menyebut masih terdapat anak yang tidak melanjutkan sekolah karena harus membantu orang tua bekerja. Kondisi tersebut biasanya bersifat musiman, seperti saat musim panen.
Faktor lainnya adalah pernikahan dini. Anak yang menikah pada usia sekolah cenderung berhenti melanjutkan pendidikan.
“Putus sekolah karena nikah, nikah dini, itu salah satunya. Mudah-mudahan ke depan terus kita sosialisasi. Bahkan dari kepolisian juga sering kita bersama-sama turun untuk sosialisasi pernikahan dini,” tutupnya. (gii/*)
