kicknews.today – Pemerintah Provinsi Nusa Tengggara Barat (NTB) belum dapat memastikan jadwal rekrutmen CPNS 2026. Pasalnya hingga pertengahan 2026 ini pemerintah pusat belum memberikan informasi secara resmi.
Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKD NTB, Rusdi Bahalwan mengatakan, hingga saat ini Pemprov NTB maupun pemerintah kabupaten/kota belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait rencana penerimaan maupun pelaksanaan seleksi CPNS.
Menurutnya Perekrutan CPNS 2026 di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB saat ini sedang menghadapi kendala terkait batas maksimal belanja pegawai. Di mana persentase belanja aparatur Pemprov NTB telah menyentuh angka sekitar 32,55 hingga 33 persen, dan sudah melampaui ketentuan batas maksimal aturan belanja pegawai sebesar 30 persen. Hal ini besar kemungkinan akan berdampak pada ketiadaan rekrutmen CPNS.
“Dengan melihat belanja pegawai kita yang lebih dari 30 persen kemungkinan kita tidak dikasih, dan ini sangat berpengaruh,” terang Rusdi di ruang kerjanya saat dikonfirmasi, Kamis (13/08/2026).
Rusdi menambahkan untuk antisipasi ketiadaan rekrutmen CPNS tahun 2026, Pemprov NTB akan memaksimalkan ASN yang ada dan melakukan pemetaan kebutuhan SDM sebagai langkah antisipasi awal.
Pemetaan tersebut tidak hanya menyangkut formasi CPNS, tetapi juga penataan jabatan struktural serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Iya ini harus memaksimalkan ASN yang sudah ada dulu. ASN itu kan ada dua, ada PNS P3K yang juga dibagi menjadi dua, yakni ada P3K paruh waktu sekitar 9 ribu lebih dan P3K penuh waktu sekitar 7 ribu lebih. Nah P3K paruh waktu ini tidak masuk di belanja pegawai tetapi di belanja jasa itu kan nanti harapan kita bagaimana mereka diangkat sebagai P3K penuh waktu,” jelasnya.
Penataan tersebut menjadi perhatian krusial pemerintah daerah karena pemenuhan pegawai harus sejalan dengan beban kerja organisasi. Ia memperkirakan kebutuhan aparatur sipil negara di NTB terbilang besar karena banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun serta pentingnya menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
Meski demikian Pemprov NTB tetap menyiapkan usulan formasi CPNS. Menurutnya pemerintah pusat masih memberikan tambahan waktu karena sejumlah daerah meminta perpanjangan masa pengajuan formasi.
“Iya kita tetap ajukan formasi, rinciannya itu tenaga kesehatan 144, guru sekitar 25 dan 86 itu tenaga tekhnis dan lainnya,” sebutnya.
Pihaknya juga meminta masyarakat untuk tetap memantau informasi resmi dari BKD NTB agar terhindar dari berita hoaks yang banyak beredar.
“Pasti kita umumkan, ini kan hal yang tidak boleh kita tutupi. Nanti kita akan muat juga di media sosial baik online maupun koran, dan harus tetap pantau website resmi BKD NTB pastinya,” pintanya. (wii/*)
