kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan kerja sepanjang tahun 2026. Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai, tetapi juga mendorong lahirnya wirausaha baru yang mandiri.
Kepala DPMPTSP-Naker Kabupaten Lombok Utara, Evi Winarni mengatakan, pada tahun ini pihaknya melaksanakan delapan paket pelatihan yang bersumber dari dua skema pendanaan, yakni empat paket melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan empat paket melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Evi, setiap pelatihan memiliki jenis dan sasaran yang berbeda, menyesuaikan kebutuhan dunia usaha dan potensi ekonomi masyarakat.
“Kalau yang dari APBN lebih banyak diarahkan untuk mencetak Tenaga Kerja Mandiri. Sementara dari APBD juga memiliki tujuan yang sama, namun sekaligus mendukung sektor pariwisata sesuai kebutuhan dunia usaha di Lombok Utara,” ujarnya, Selasa (21/07/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan permintaan industri pariwisata, seperti pelatihan waiter, spa therapist, hingga tata rias. Selain itu, pelatihan menjahit juga tetap menjadi salah satu program unggulan karena dinilai masih memiliki peluang usaha yang besar di masyarakat.
Di sisi lain, DPMPTSP-Naker juga mengembangkan program peningkatan produktivitas melalui kegiatan Pelatihan Produktivitas (Latas). Salah satu pelatihan yang telah dilaksanakan adalah pertukangan kayu.
Ke depan, pelatihan tersebut akan ditingkatkan tidak hanya pada kemampuan teknis, tetapi juga menyasar aspek desain produk dan pemasaran digital agar peserta mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
“Ke depan kita upayakan tidak lagi hanya melatih menjadi tukang kayu, tetapi mereka juga mampu mendesain produk dan memasarkannya secara digital. Jadi keterampilannya lebih lengkap,” jelasnya.
Evi menegaskan, orientasi pelatihan yang diberikan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, tetapi juga membentuk masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri.
“Harapannya, lulusan pelatihan tidak hanya siap bekerja di perusahaan, tetapi juga siap membuka usaha sendiri dan menjadi tenaga kerja mandiri,” katanya.
Terkait dukungan permodalan, Evi mengakui hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Utara belum memiliki program bantuan modal khusus bagi lulusan pelatihan. Meski demikian, pada beberapa pelatihan yang dibiayai melalui APBD, pemerintah memberikan dukungan berupa bantuan peralatan kerja sebagai modal awal bagi peserta untuk mulai berusaha.
“Dengan adanya program ini, kita harap kualitas dan daya saing tenaga kerja di Lombok Utara ini terus meningkat, sekaligus mampu menekan angka pengangguran serta memperkuat sektor usaha mikro dan pariwisata sebagai penopang ekonomi daerah,” tutupnya. (gii/*)
