kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan di tingkat desa. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat sekaligus mencegah terjadinya kekerasan sejak dini.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada Dinas Sosial PPPA KLU, Sekardim Husein, mengatakan kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas serta pemberdayaan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak di desa. Sasaran kegiatan meliputi Forum Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), satuan tugas perlindungan perempuan dan anak, serta unsur kelembagaan lainnya.
“Kegiatan ini berupa sosialisasi, edukasi, sekaligus penguatan koordinasi antarunsur perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa. Tujuannya agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam melakukan pencegahan maupun penanganan kasus,” ujarnya, Rabu (08/07/2026).
Menurut Sekardim, keberadaan kelembagaan yang aktif di desa menjadi garda terdepan dalam mendeteksi potensi kekerasan, memberikan pendampingan awal, hingga menghubungkan korban dengan layanan yang tersedia.
Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berharap setiap desa memiliki agen-agen perlindungan perempuan dan anak yang aktif sehingga berbagai persoalan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih serius.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan semakin memahami mekanisme pelaporan apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Dengan meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor, korban dapat memperoleh perlindungan dan penanganan secara cepat sesuai prosedur yang berlaku.
“Harapan kami, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lombok Utara dapat terus ditekan melalui peran aktif seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Sekardim menambahkan, saat ini pemerintah daerah terus mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Tidak hanya pemerintah desa, tetapi juga kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi perangkat daerah (OPD), sektor swasta, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Kolaborasi lintas sektor ini kami harapkan menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang kuat di tingkat desa. Karena pencegahan kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat di Lombok Utara. Semakin banyak pihak yang terlibat semakin baik,” tutupnya. (gii/*)
