kicknews.today – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk mendukung penataan kawasan Tiga Gili secara optimal dan merata.
Dorongan tersebut mencuat seiring masih minimnya infrastruktur pelayanan publik di kawasan wisata internasional yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, meski angka kunjungan wisatawan terus meningkat setiap tahun.
Anggota Fraksi PNI DPRD KLU, H. M. Taufik menilai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah harus menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk berbenah, baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun memberikan timbal balik berupa fasilitas publik yang layak.
Menurutnya, berdasarkan aspirasi yang dihimpun dari para pelaku usaha hotel dan restoran di kawasan Tiga Gili, mereka pada dasarnya tidak mempermasalahkan adanya penyesuaian tarif pajak. Namun, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan komitmen nyata pemerintah dalam melakukan penataan kawasan wisata.
“Pelaku usaha tidak keberatan soal pajak, asalkan ada keseriusan pemerintah memperbaiki fasilitas dan infrastruktur di kawasan wisata,” ujarnya, Sabtu (16/05/2026).
Mantan Kepala Desa Gili Indah itu menyoroti masih minimnya fasilitas dasar di kawasan wisata tersebut, terutama toilet umum yang jumlahnya dinilai sangat terbatas di Gili Trawangan dan bahkan belum tersedia di Gili Meno.
Selain itu, fasilitas kesehatan, penerangan jalan, hingga pengelolaan sampah juga dinilai masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Tak hanya itu, kondisi jalan lingkar di Gili Air dan Gili Meno juga menjadi sorotan karena sebagian besar belum tersentuh pengaspalan maupun paving block secara optimal seperti yang telah dilakukan di Gili Trawangan.
“Porsi anggaran untuk sarana publik di sana supaya diperhatikan, agar tidak ada kesan bahwa Tiga Gili hanya dijadikan sebagai objek pemeras PAD semata,” tegas politisi Partai Perindo tersebut.
Sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda, Taufik juga mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) teknis agar membuka data riil kunjungan wisatawan secara transparan, khususnya di pintu masuk utama seperti Pelabuhan Bangsal dan Teluk Nara.
Menurutnya, keterbukaan data kunjungan wisatawan penting untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan kawasan wisata ke depan. (gii/*)
