kicknews.today – Dorongan pembentukan kawasan strategis ekonomi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai menguat seiring upaya pemerintah daerah mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui integrasi sektor pariwisata dan pertanian.
Namun di balik ambisi besar tersebut, DPRD KLU mengingatkan agar arah pembangunan tidak sampai mengorbankan masyarakat lokal yang selama ini hidup dan bergantung pada kawasan strategis tersebut.
Ketua Fraksi Golkar DPRD KLU, Raden Nyakradi menegaskan penetapan kawasan strategis ekonomi memang penting untuk mengakselerasi kemajuan daerah. Menurutnya, sektor pariwisata yang berkembang pesat serta besarnya potensi subsektor pertanian menjadi modal kuat bagi Lombok Utara untuk tumbuh lebih cepat.
Meski demikian, dia meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam menyusun kebijakan pembangunan agar tidak mengulang kesalahan yang terjadi di sejumlah kota besar, di mana modernisasi justru meminggirkan masyarakat asli.
“Banyak contoh di kota-kota besar, pembangunan justru meminggirkan warga asli. Ini yang tidak boleh terjadi di Lombok Utara,” ujar Nyakradi, Kamis (16/04/2026).
Dia menekankan masyarakat yang berada di sekitar kawasan strategis harus menjadi prioritas utama dalam perputaran ekonomi daerah. Warga lokal, kata dia, tidak boleh hanya menjadi pelengkap atau penonton di tanah kelahirannya sendiri.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta agar prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kearifan lokal menjadi fondasi utama dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang.
Menurut Nyakradi, langkah tersebut penting untuk mencegah potensi konflik sosial di masa mendatang akibat ketimpangan penguasaan ruang dan akses ekonomi.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti regulasi terkait Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Pemerintah daerah didesak memastikan masyarakat pesisir tetap memiliki akses terhadap ruang publik, khususnya kawasan pantai yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga.
Dia menegaskan, masuknya investasi berupa industri maupun pembangunan perhotelan berskala besar tidak boleh sampai menutup akses masyarakat terhadap ruang hidup mereka.
“Arah pembangunan Lombok Utara harus berdiri di atas asas pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” tegasnya. (gii/*)
