kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) berharap kunjungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dapat menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Harapan itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, usai mengikuti forum group discussion (FGD) bersama BPH Migas, Hiswana Migas, Dewan Energi, dan pihak Patra Niaga.
Kusmalahadi mengatakan, kelangkaan BBM di Lombok Utara dipicu tutupnya dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang hingga kini belum kembali beroperasi normal. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jadi hari ini ada FGD, mudah-mudahan ada solusi tentang kelangkaan BBM kita, karena kondisi dua SPBU kita tutup. Ini juga termasuk kita meminta tambahan kuota dan mudah-mudahan ada pengusaha yang bersedia membuka SPBU di Bayan,” ujarnya, Rabu (03/06/2026).
Menurutnya, keberadaan SPBU sangat penting mengingat kebutuhan BBM masyarakat terus meningkat, terutama untuk sektor pertanian, perikanan, hingga transportasi umum. Apalagi saat ini distribusi BBM di sejumlah wilayah ikut terbebani akibat penutupan SPBU di kawasan lain.
“Sekarang lumayan berat. Dari wilayah Kayangan sampai Gondang mereka mengambil BBM dari Bayan. Belum lagi kebutuhan petani dan nelayan kita,” katanya.
Dia menjelaskan, saat ini satu SPBU di wilayah Pemenang telah kembali beroperasi. Namun Pemkab KLU masih mendorong agar dua SPBU lainnya dapat segera dibuka kembali, khususnya di Kecamatan Bayan yang dinilai strategis dalam menunjang distribusi BBM masyarakat di wilayah utara.
“Nah, kita ingin satu lagi dibuka di Bayan ini. Yang dua ini juga kita usahakan tetap dibuka, karena pengaruh akses pelayanan publik kita terganggu gara-gara itu,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kusmalahadi menyebut sejumlah pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan kuota BBM turut hadir, termasuk BPH Migas sebagai penentu kuota distribusi energi nasional. Kehadiran para pemangku kepentingan itu diharapkan mampu mempercepat solusi bagi kebutuhan BBM di Lombok Utara.
“Yang menentukan kuota dan lain-lain itu ada di sini orangnya. Mudah-mudahan keinginan kita dipenuhi oleh BPH Migas,” ucapnya.
Dia juga mengaku optimistis usulan penambahan kuota BBM dan pembukaan kembali SPBU mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Bahkan, dalam komunikasi awal yang dilakukan di sela-sela kegiatan, pihaknya menangkap sinyal positif dari BPH Migas.
“Mudah-mudahan hari ini bisa ada solusi dari mereka. Tadi saya sempat bicara sebentar di ruangan, insyaallah dipenuhi. Ada lampu hijau lah tadi,” tutupnya. (gii/*)
