kicknews.today – Krisis kebutuhan air bersih di Gili Meno mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU kini mengambil alih tugas penyaluran atau suplai air bersih ke wilayah tersebut.
Kepala BPBD KLU, M. Zaldy Rahadian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Camat Pemenang, Pemerintah Desa Gili Indah, PDAM, serta Kepala Dusun Meno guna menyusun sistem distribusi air yang efektif bagi masyarakat.
“BPBD saat ini melakukan suplai air ke Gili Meno. Kami sudah rapat bersama Camat Pemenang, Kades Gili, PDAM, dan Kadus Meno untuk membahas bagaimana sistem suplai air yang akan dilakukan,” ujar Zaldy.
Dia menjelaskan, penanganan distribusi air bersih pada tahun 2026 berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya dikelola Dinas Pekerjaan Umum (PU), kini BPBD mengambil alih dengan fokus utama memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, anggaran yang dialokasikan BPBD memang secara khusus diperuntukkan bagi kebutuhan warga, bukan pelaku usaha. Sementara sektor usaha seperti hotel, penginapan, hingga restoran di kawasan wisata Gili Meno diminta mengatur kebutuhan air secara mandiri melalui koordinasi dengan PDAM.
“Kami tetap berkoordinasi dengan pelaku usaha dan pihak Dusun Meno. Mereka meminta dibuatkan hidran khusus. Namun kalau untuk masyarakat, biaya air dan biaya pengangkutannya ditanggung BPBD. Sementara pelaku usaha harus membayar sendiri ke PDAM termasuk biaya pengangkutannya,” jelasnya.
Meski demikian, Zaldy mengakui BPBD menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Tahun sebelumnya, penanganan suplai air melalui Dinas PU didukung anggaran hampir Rp700 juta. Sedangkan tahun ini BPBD hanya mengantongi sekitar Rp 200 juta.
Jumlah tersebut diperkirakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan suplai selama maksimal tiga bulan sesuai jadwal yang telah disusun dalam kerangka acuan kerja. Padahal, saat ini program tersebut telah berjalan lebih dari satu bulan.
Pada awal pelaksanaan distribusi, kebutuhan air masyarakat dinilai masih relatif rendah karena sebagian warga masih memiliki cadangan air hasil tampungan hujan. Saat itu suplai dilakukan sekitar dua kali dalam sepekan.
Namun kondisi kini mulai berubah. Memasuki musim tanpa hujan, persediaan air tampungan masyarakat perlahan habis sehingga kebutuhan air terus meningkat.
“Mulai minggu kemarin kebutuhan mulai bertambah. Kemungkinan karena hujan sudah tidak ada lagi dan air tampungan masyarakat juga sudah habis. Saat ini pelaku usaha juga mulai berkomunikasi dengan kami,” tutup Zaldy. (gii/*)
