kicknews.today – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menyambut kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dalam kunjungannya ke NTB, Jumat (10/04/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal mengucapkan selamat datang kepada Menteri ATR/BPN sekaligus berharap kunjungan tersebut dapat semakin mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan di NTB.
“Selamat datang Bapak Menteri di Nusa Tenggara Barat. Semoga ke depan semakin sering berkunjung ke daerah kami,” ujar Iqbal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah di NTB, di antaranya Wali Kota Mataram, Bupati Lombok Timur, serta para pimpinan DPRD dan DPD dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal menekankan bahwa tata ruang menjadi fondasi utama dalam mendorong investasi dan pembangunan daerah. Ia menilai berbagai hambatan pembangunan selama ini kerap berakar dari persoalan tata ruang yang belum sepenuhnya sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Kalau kita bicara investasi dan pembangunan, awalnya selalu dari tata ruang. Banyak hambatan muncul karena tata ruang yang belum siap, termasuk adanya perubahan regulasi,” jelasnya.
Iqbal juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang saat ini memprioritaskan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut di lapangan seringkali berbenturan dengan kondisi tata ruang di daerah yang belum sepenuhnya mendukung.
“Hari ini kita menghadapi situasi di mana prioritas nasional adalah ketahanan pangan. Namun di lapangan terjadi benturan antara tata ruang dengan kepentingan industri maupun sektor lainnya,” ungkapnya.
Karena itu, dia berharap kehadiran Menteri ATR/BPN dapat memberikan solusi konkret terhadap berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang di NTB, khususnya dalam hal sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
“Kami berharap ada solusi dari berbagai persoalan yang ada di wilayah NTB, terutama terkait sinkronisasi tata ruang dengan kebijakan nasional,” kata Iqbal.
Dalam agenda tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dengan Kantor Wilayah ATR/BPN NTB terkait percepatan sertifikasi aset milik pemerintah daerah.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus perhatian pihaknya, yakni persoalan pertanahan, tata ruang, serta pengendalian alih fungsi lahan.
“Kami fokus pada tiga hal. Pertama isu pertanahan, kedua tata ruang secara umum, dan ketiga terkait alih fungsi lahan yang harus dikendalikan,” tegas Nusron.
Dia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan perlindungan lahan, terutama dalam konteks mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pengendalian alih fungsi lahan menjadi kunci agar kebijakan strategis nasional dapat berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan maupun sektor pertanian. (gii/*)
