kicknews.today – Program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, sementara lima SPPG lainnya segera menyusul dan 15 unit masih dalam tahap persiapan pembangunan.
Koordinator Wilayah (Korwil) KLU, Adi Pratama menjelaskan bahwa SPPG yang telah beroperasi kini aktif memberikan pelayanan kepada para penerima manfaat di sejumlah sekolah. Sementara itu, lima SPPG yang akan beroperasional telah memiliki kepala SPPG yang ditetapkan secara resmi.
“Ketika kepala SPPG sudah ditetapkan, maka yang bersangkutan mulai menginput seluruh data yang ada di SPPG, termasuk data penerima manfaat. Tinggal menunggu anggaran dari pusat. Setelah anggaran masuk, baru mereka mulai melakukan pelayanan,” ujar Adi, Kamis (26/02/2026).
Untuk 15 SPPG yang masih tahap persiapan, Adi menegaskan bahwa status tersebut berarti calon SPPG sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Artinya, pembangunan sudah diperbolehkan.
“Kalau sudah masuk tahap persiapan, itu artinya sudah disetujui oleh BGN dan boleh membangun. Yang belum masuk tahap persiapan tidak diperkenankan membangun,” tegasnya.
Secara umum, sebaran SPPG tersebar di seluruh kecamatan di Lombok Utara. Meski demikian, Adi menyebut Kecamatan Bayan menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak saat ini. Namun, data tersebut bersifat dinamis karena setiap ada SPPG baru yang akan beroperasi, langsung dimasukkan dalam rekapitulasi.
Terkait mekanisme pelayanan, Adi memastikan sistem pertanggungjawaban sudah jelas. Setiap sekolah memiliki struktur penerima manfaat dan jalur koordinasi yang terhubung langsung dengan dapur SPPG.
“Kalau ada kekurangan atau kendala, misalnya ada makanan yang kurang atau tertinggal, pihak sekolah cukup mengonfirmasi ke dapur. Nanti dapur akan langsung menindaklanjuti dan melakukan penggantian. Ada kerja sama yang baik di sana,” jelasnya.
Sejauh ini, pihaknya mengaku belum menerima keluhan signifikan dari penerima manfaat. Meski demikian, pihaknya tetap membuka ruang koordinasi jika ditemukan bahan makanan yang kurang layak atau kualitas yang perlu ditingkatkan.
“Kalau ada laporan bahan kurang layak atau busuk, itu langsung kami sampaikan ke pimpinan. Setiap kejadian pasti kami laporkan, tidak kami biarkan,” tegasnya.
Terkait SPPG di Rempek yang sempat menjadi sorotan, Adi memastikan pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan kini menunggu arahan lebih lanjut dari pusat.
“Untuk kemungkinan penutupan, kami menunggu keputusan dari pusat. Kami tetap mengikuti arahan,” tutupnya. (gii/*)
