kicknews.today – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (DPRD KLU) mengeluarkan seruan tegas kepada jajaran Pemerintah Daerah agar menghentikan pelaksanaan agenda kedinasan di luar wilayah Kabupaten Lombok Utara. Langkah ini dinilai sebagai strategi konkret untuk memperkuat perekonomian lokal sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa, menegaskan bahwa keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, bukan sekadar komitmen lisan. Ia menyayangkan masih adanya rapat koordinasi (Rakor), bimbingan teknis (Bimtek), maupun agenda resmi lainnya yang digelar di luar wilayah KLU.
“Pemilihan lokasi kegiatan pemerintah itu dampaknya besar. Jika dilaksanakan di hotel lokal, manfaat ekonominya langsung dirasakan warga kita sendiri. Mulai dari okupansi hotel yang naik hingga perputaran uang di UMKM sekitar,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, Rabu (28/01/2026).
Menurut Kariyasa, Kabupaten Lombok Utara memiliki fasilitas memadai untuk menunjang berbagai agenda pemerintahan berskala besar. Salah satunya adalah kawasan Sira Beach Golf & Country Club – HOUSE Sira Lombok di Kecamatan Tanjung, yang sebelumnya dikenal sebagai Golf Kosaido.
Ia menilai kawasan tersebut telah memiliki sarana lengkap, mulai dari ruang pertemuan representatif, restoran, hingga layanan hospitality setara hotel berbintang di luar daerah. Selain itu, sektor golf dan perhotelan di kawasan tersebut disebut mampu menyerap hingga 90 persen tenaga kerja lokal.
“Fasilitas kita sudah sangat memadai. Tidak ada alasan lagi bagi Pemda untuk menggelar acara di luar wilayah sendiri. Kita harus bangga dan menggunakan potensi yang kita miliki,” ujarnya.
Kariyasa menambahkan, setiap anggaran yang dibelanjakan Pemda di dalam daerah akan menciptakan efek ekonomi berantai. Dana tersebut akan mengalir ke gaji karyawan lokal, pemasok bahan makanan dari pasar tradisional, hingga pelaku jasa transportasi setempat. Di sisi lain, pemanfaatan fasilitas lokal juga berdampak langsung pada optimalisasi setoran pajak daerah sebagai bagian dari peningkatan PAD.
DPRD KLU pun berharap terjalin sinergi yang lebih solid antara eksekutif dan pelaku usaha pariwisata. Sektor perhotelan dan pariwisata olahraga dinilai berpotensi menjadi pilar utama dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, khususnya pascapandemi.
“Jika Pemda dan pelaku usaha bersinergi, kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih besar,” tutupnya. (gii/*)
