kicknews.today – Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (pemprov) NTB menggelar Upacara dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Senin (02/06).
Dalam sambutannya gubernur NTB Drs. H. Lalu Muhammad Iqbal yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat agar momentum Hari Lahir Pancasila tidak dimaknai sekadar sebagai retorika belaka, melainkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Nilai nilai pancasila sebenernya mencerminkan harapan semua anak muda, karena ini disusun oleh anak muda pada zamannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini Gubernur juga menyampaikan pesan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi yang menyampaikan terkait pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Asta Cita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.
“Kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi,” jelasnya.
Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita.
“Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila,” pungkasnya.
Upacara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI/Polri, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTB. (wii)
