kicknews.today – Presiden Joko Widodo menyampaikan keluhan terkait panjangnya proses perizinan untuk menggelar MotoGP di Sirkuit Mandalika harus menjadi atensi bersama semua pihak. Hal tersebut dikatakan Bakal Calon Bupati Lombok Tengah, Oke Wiredarme.
Jokowi mengatakan lanjut Wiredarme ada sebanyak 13 berkas perizinan yang harus diurus untuk menyelenggarakan MotoGP di Lombok. Itu mulai dari surat rekomendasi desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI pusat, surat rekomendasi Polsek dan Polres Lombok Tengah, Polda NTB hingga Polri. Itu termasuk surat dukungan RSUP NTB, pemadam kebakaran, hingga Bea Cukai untuk barang yang datang dari luar negeri.
Oke Wiredarme mengatakan keluhan Jokowi tersebut menjadi atensi semua pihak bagaimana harus merampingkan proses perizinan yang memberatkan tersebut. Oke Wiredarme menjamin jika dirinya terpilih menjadi Bupati Lombok Tengah nanti, bakal membantu proses perizinan agar menjadi secepat mungkin.
“Proses perizinannya memang sangat ruwet. Benar apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Untuk itu saya menjamin jika nantinya terpilih menjadi Bupati Lombok Tengah akan membantu mempercepat izin,” kata Oke Wiredarme, Senin (24/6/2024).
Oke Wiredarme mengatakan MotoGP maupun event lainnya yang hadir di Lombok Tengah memiliki multiplier effect yang cukup besar terhadap daerah. Mulai dari sarana promosi pariwisata, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong peningkatan pendapatan UMKM, perhotelan, lapangan kerja dan lainnya.
“Sehingga dengan banyaknya multiplier effect yang didapat dari MotoGP atau event lainnya, perlu didukung dengan membantu proses perizinannya yang cepat,” katanya.
Selain itu perampingan izin juga dapat menjadi solusi. Misalnya proses perizinan pada kepolisian cukup dengan berizin ke Polri, tanpa harus mengantongi izin dari struktur institusi ke bawah hingga ke atas, seperti surat rekomendasi Polsek, Polres, Polda. Pun demikian dengan izin lainnya.
“Itu semata untuk mempercepat segala proses. Sehingga penyelenggara tidak dibebankan dengan panjangnya proses izin yang tentu menguras waktu dan biaya,” ujarnya.
Oke mengatakan peran pemangku kebijakan sangat menentukan untuk menyukseskan event tersebut dengan duduk bersama dan memformulasikan langkah yang efektif untuk merampingkan proses perizinan yang cukup panjang tersebut.
Oke Wiredarme menegaskan jika dipercaya publik mengemban amanah menjadi Bupati Lombok Tengah, tidak hanya event seperti MotoGP yang perlu diberikan kemudahan perizinan, namun juga untuk semua pengusaha dan investor yang akan berinvestasi di daerah.
“Tidak hanya untuk event besar di Lombok Tengah, tetapi untuk pengusaha dan investor. Bagaimana kita bisa mendorong percepatan izin untuk mereka,” katanya.
Karena kata Oke, setiap event maupun usaha akan mempengaruhi roda ekonomi di Lombok Tengah.
“Ini akan menjadikan roda ekonomi di Lombok Tengah lebih segar,” ujar dia.
Membantu kemudahan perizinan kata Oke, tidak hanya untuk pengusaha besar saja, pun demikian dengan UMKM atau startup yang baru merintis untuk didorong percepatan proses izinnya.
“Karena pemerintah pusat terus mengupayakan kemudahan perizinan seperti dengan hadirnya PT perorangan. Tinggal izin di daerah aja bagaimana agar prosesnya tidak panjang dan menjadi penghambat pergerakan ekonomi kita,” terangnya. (jr)
