kicknews.today – Sejumlah warga di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU) menolak untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Warga menolak lantaran tidak pernah menerima bantuan sosial (Bansos).
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) KLU, Deni Hartawan mengatakan, selama coklit berlangsung ada 22 kepala keluarga menolak untuk dicoklit karena tidak pernah dapat Bansos.
“Selama coklit berlangsung, kami dapat beberapa temuan seperti di wilayah Tanjung. Karena tidak pernah dapat bantuan, jadi mereka menolak untuk didata,” ujar Deni, Kamis (27/6/2024).
Terkait hal tersebut, pihaknya akan berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) KLU untuk memberikan penjelasan kepada warga.
“Nanti kita koordinasi dengan KPU Lombok Barat untuk menjelaskan kepada warga bahwa pendataan ini tidak ada kaitannya dengan bansos,” kata Deni.
Dijelaskan Deni, bahwa Bawaslu hanya bertugas mengawasi menginput data dan mencatat semua kejadian di lapangan pada tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Saat ini, lanjutnya, secara nasional, Bawaslu diperintahkan untuk meluncurkan pengawasan hak pilih. Saat ini pihaknya sudah membentuk tim patroli untuk mengawasi semua jajaran Bawaslu.
“Di dua hari pertama coklit di tingkat PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) kami sudah bentuk tim patroli, yang bertugas mengawasi semua jajaran Bawaslu,” terangnya.
Pihaknya berharap, dengan adanya pengawasan dan komunikasi antara Bawaslu dan KPU proses coklit dan tahapan selanjutnya dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan memastikan hal pilih setiap warga terjamin.
Selain itu, Bawaslu Lombok Utara juga berkomitmen untuk menciptakan Pilkada 2024 yang damai di Lombok Utara. (gii)
