kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar saat menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD KLU.
Dalam sidang yang berlangsung di Aula DPRD KLU, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan dan masukan yang diberikan, termasuk apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 12 kali berturut-turut.
Menurut Bupati, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 menjadi salah satu indikator positif kinerja pemerintah daerah. Realisasi PAD mencapai 114,15 persen dari target yang ditetapkan, sekaligus lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta pulihnya aktivitas ekonomi daerah, terutama sektor pariwisata,” ujar Najmul, Kamis (18/06/2026).
Najmul menjelaskan, keberhasilan tersebut didukung oleh penerapan digitalisasi layanan perpajakan, transparansi sistem yang mampu menekan potensi kebocoran pendapatan daerah, serta intensifikasi pendataan objek pajak baru secara berkelanjutan.
Meski PAD meningkat signifikan, Pemda KLU menegaskan tidak akan menempuh langkah peningkatan pendapatan dengan membebani masyarakat maupun pelaku usaha. Strategi yang akan dilakukan ke depan lebih diarahkan pada perluasan basis wajib pajak, penyederhanaan perizinan usaha, dan pemberian insentif bagi pelaku usaha kecil.
Selain itu, Bupati juga menanggapi sorotan fraksi-fraksi DPRD terkait penurunan belanja modal sebesar 15,99 persen dibanding tahun sebelumnya. Dia menegaskan bahwa penurunan nominal tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan publik.
Bahkan, alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik telah melampaui ketentuan minimal 40 persen. Dari target penganggaran sebesar 43,16 persen, realisasinya mencapai 46,01 persen.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang mencapai Rp128 miliar lebih, Bupati menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh realisasi pendapatan yang melampaui target, termasuk tambahan pendapatan dari bagian laba PT Amman Mineral sebesar Rp 26,9 miliar lebih, serta adanya efisiensi pada sejumlah kegiatan belanja daerah.
Meski demikian, pemerintah daerah menjadikan besaran SiLPA tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun mendatang.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menjelaskan mengenai utang pemerintah daerah yang tercatat sekitar Rp32,6 miliar. Sebagian besar berasal dari BLUD RSUD Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp28,4 miliar, yang terdiri dari utang jasa pelayanan, utang obat dan bahan medis habis pakai, serta utang barang dan jasa lainnya.
Menurutnya, kewajiban tersebut akan diselesaikan secara bertahap pada tahun anggaran 2026 sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi keuangan BLUD RSUD.
Pada sektor pembangunan sosial, Bupati menegaskan bahwa efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Berbagai program telah dijalankan untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, mulai dari pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi, pembangunan Balai Latihan Kerja, subsidi pinjaman tanpa bunga bagi masyarakat miskin produktif, perlindungan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), hingga bantuan sembako.
Khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem, Pemda KLU mengintervensi melalui 105 kegiatan dengan realisasi anggaran mencapai Rp192,6 miliar.
Sementara di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah terus mengarahkan anggaran untuk perbaikan sarana sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, peningkatan fasilitas puskesmas, penurunan angka stunting, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak.
Menutup penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan BLUD dan Dana BOS, guna meningkatkan transparansi, efektivitas pengawasan, serta kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tutupnya. (gii/*)
