kicknews.today – Pj Wali Kota Bima H Mohammad Rum menempati Hotel Mutmainah sebagai rumah dinas. Kebijakan itu pun menuai pro kontra di banyak kalangan.
Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. Mukhtar, MH pun angkat bicara terkait kontroversi penggunaan fasilitas Hotel Mutmainah sebagai tempat tinggal sementara untuk Pj Wali Kota Bima. Menurut Sekda, keputusan ini diambil dengan pertimbangan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pemilihan Hotel Mutmainah sebagai tempat tinggal sementara Pj. Wali Kota Bima adalah keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan faktor-faktor darurat, karena belum ditemukannya rumah kediaman yang representatif dan layak untuk dijadikan rumah dinas kepala daerah,” jelas Muhtar, Kamis (7/12/2023)
Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan kata Sekda, yakni ketersediaan fasilitas yang memadai, berupa ruang rapat dan audiensi dengan masyarakat. Kemudian ballroom untuk pertemuan formal dan acara formal lainnya serta fasilitas parkir yang memadai.
”Dan fasilitas tersebut itu tersedia di Hotel Mutmainah,” katanya.
Perlu diketahui bahwa hingga saat ini, Pemerintah Kota Bima belum memiliki rumah dinas resmi untuk kepala daerah. Sebenarnya prosesi penggunaan sarana prasarana akomodasi pribadi maupun komersil untuk rumah dinas adalah hal yang wajar dijadikan opsi guna menjamin ketersediaan hak-hak kepala daerah.
Sekda juga menegaskan bahwa keputusan ini tidak hanya didasarkan pada faktor keamanan dan privasi, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“Kami telah menyesuaikan kebijakan ini dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menjalankan tanggung jawab untuk menjaga dana public,” tambahnya.
Pada dasarnya, Pemerintah Daerah memahami perhatian masyarakat terkait efisiensi anggaran dan transparansi. Sebagai langkah proaktif, pihaknya telah melakukan kajian untuk menggunakan rumah warga sebagai rumah dinas sementara Pj. Wali Kota Bima, akan tetapi belum ditemukan rumah yang sesuai dengan standar dan representasi kebutuhan pimpinan daerah.
“Sehingga untuk sementara Pj. Wali Kota Bima memanfaatkan hotel Mutmainah sebagai rumah dinas yang representative. Kami juga ingin memastikan bahwa alternatif yang diambil dapat memenuhi standar keamanan, privasi, dan kenyamanan yang dibutuhkan oleh Pj. Wali Kota Bima sebagai kepala daerah,” tambahnya.
Sekda juga berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan masyarakat dan membuka ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait masalah ini.
“Kami menyambut masukan dan saran dari masyarakat, dan kami akan terus berusaha mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama. Kami mengajak masyarakat untuk memahami konteks dan alasan di balik keputusan ini serta menegaskan bahwa pihaknya tetap terbuka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat,” pungkasnya. (jr)
