kicknews.today – Menteri Keuangan RI, Sry Mulyani dan Bank Indonesia mendorong mewujudkan kartu kredit Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk itu Pemda Kabupaten Lombok Timur melakukan penandatanganan kesepakatan bersama PT. Bank NTB Syariah terkait penyelenggaraan dan penggunaan fasilitas kartu kredit Pemda Lombok Timur, Rabu (8/11).
Penjabat Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik menegaskan bahwa kartu kredit tersebut merupakan prioritas dari Menteri Keuangan RI yang diharapkan dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan transaksi secara non tunai, fleksibel, aman, dan akuntabel.
“Tahun 2024 mendatang kita tidak perlu lagi berebutan uang karena sudah ada bank yang akan menangani proses ini,” kata Pj. Bupati.
Terkait hal itu, Juaini menekankan pentingnya integritas seorang bendahara. Menguatkan hal tersebut ia menegaskan agar bendahara yang mengurus keuangan daerah diangkat sumpahnya.
“Bendahara penerimaan dan pengeluaran harus diangkat sumpahnya. Saya juga ingatkan agar pemilihan bendahara dilakukan secara selektif dan kinerjanya selalu dievaluasi,” tambahnya.
Penandatanganan dilakukan oleh Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik bersama General Manager Divisi Dana dan Jasa PT. Bank NTB Sri Wahyuni. (cit)
