kicknews.today – Sebanyak 101 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, Jumat (28/08/2026) malam.
Pelantikan yang berlangsung didampingi Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, pelantikan bukan menjadi akhir dari proses penilaian. Para pejabat yang baru menerima amanah justru dituntut segera menunjukkan kinerja dan membuktikan kemampuan di posisi barunya.
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menegaskan, jabatan yang diberikan kepada seorang ASN bukanlah bentuk kekuasaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Selamat atas jabatan yang baru. Jabatan ini adalah amanah yang diberikan. Tidak ada yang perlu merasa ketika mendapatkan jabatan lebih tinggi kemudian kedudukannya menjadi berbeda. Sebagai PNS, di mana pun ditempatkan, kita harus siap melaksanakan tugas,” tegasnya.
Dia menyebutkan, proses penempatan para pejabat telah melalui pembahasan bersama Wakil Bupati dan Tim Penilai Kinerja (TPK). Penilaian kinerja menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan ASN yang dipercaya mengisi jabatan administrator maupun pengawas.
“Kami tidak bekerja sendiri. Semuanya melalui proses penilaian kinerja dan itulah yang menjadi dasar pelantikan ini,” jelasnya.
Najmul mengingatkan para pejabat agar tidak terjebak pada simbol maupun kewenangan yang melekat pada jabatan. Sebaliknya, posisi tersebut harus digunakan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintah.
“Jangan menjadikan jabatan sebagai kekuasaan. Jabatan ini adalah sesuatu yang harus kita gunakan untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, integritas dan iktikad baik harus menjadi landasan setiap pejabat dalam menjalankan tugas. Sebab, sumpah dan janji yang telah diucapkan bukan sekadar seremoni, tetapi mengandung konsekuensi moral dan etika.
Sementara, Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri memberikan penekanan berbeda. Ia meminta pejabat yang baru dilantik tidak membuang waktu untuk beradaptasi dengan posisi barunya.
Para pejabat diminta segera mempelajari tugas pokok dan fungsi, memahami bidang yang menjadi tanggung jawabnya, serta membangun komunikasi dan kolaborasi dengan jajaran di lingkungan kerja masing-masing.
“Manfaatkan waktu di awal untuk mempelajari bidang dan tugas yang baru. Amanah ini bukan tanggung jawab yang ringan karena ada tanggung jawab kepada masyarakat,” ujarnya.
Kusmalahadi juga menyoroti persoalan kedisiplinan ASN. Menurutnya, kedisiplinan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelayanan publik.
Dia bahkan menyinggung masih adanya catatan keterlambatan ASN dalam data absensi, termasuk di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
“Kedisiplinan ini kami tekankan karena target pelayanan sangat penting. Kinerja kita akan menjadi penilaian masyarakat,” tegasnya.
Untuk memastikan pejabat bekerja sesuai target, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya menyangkut capaian pekerjaan, tetapi juga kedisiplinan dan kemampuan pejabat menjalankan tanggung jawabnya.
Kusmalahadi menegaskan, pejabat yang tidak mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan tidak menutup kemungkinan kembali dievaluasi, termasuk dilakukan mutasi.
Karena itu, dia meminta para pejabat yang baru dilantik menjadikan posisi tersebut sebagai kesempatan untuk menghadirkan perubahan dan inovasi di lingkungan kerja masing-masing.
“Seriuslah dalam menata ASN. Kami meminta dukungan dari seluruh pejabat yang baru dilantik. Tunjukkan kinerja dan jadilah contoh bagi bawahan, bagaimana menjadi pelayan masyarakat yang baik,” tutupnya. (gii/*)
