kicknews.today – Di fase gencatan senjata yang berlangsung antara Palestina dan israel sekarang, Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk mendesak China sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB agar menekan israel dan menyepakati konsensus tentang gencatan senjata permanen dan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal menyusul kegiatan yang dilakukan Meneteri Luar Negeri Retno Marsudi yang sedang melakukan sidang di DK PBB untuk membicarakan konflik di Gaza.
“Sekarang ini upaya kita lagi mendesak China sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB supaya lebih proaktif untuk mencapai konsensus soal perdamaian Palestina dan Israel,” kata Lalu Iqbal saat dihubungi, Kamis malam (30/12/2023).
Menurut Lalu Iqbal, China sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB masih cenderung lambat dalam merespon konflik yang terjadi saat ini.
“Dari tiga draft konsensus yang diajukan, yang satu gagal dan dua diveto oleh Amerika. Jadi belum ada yang bisa berhasil kecuali yang dari Malta mengenai gencatan senjata kemanusian,” kata Lalu Iqbal.
Putra Lombok, Nusa Tenggara Barat yang selalu aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina ini menjelaskan kalau China masih terkesan sangat lambat dalam bereaksi terhadap konflik di Gaza.
“Sekarang Ibu Menlu bersama Menlu negara-negara kunci di Dunia seperti Menlu Saudi, Menlu Qatar, Menlu Mesir, Menlu Turki, Menlu Jordan bersama-sama melakukan pembicaraan di DK PBB bersama-sama menyampaikan posisinya dan juga melakukan engagement dengan Sekjen PBB dan Presiden Dewan Keamanan,” jelas lalu Iqbal.
Saat ini menurut Lalu Iqbal, karena China sebagai Presiden Dewan Keamanan dibandingkan negara-negara barat sebagai Presiden dan anggota tetap, China posisinya relatif membela kepentingan pembebasan Palestina.
“China cenderung mendukung pembebasan dan kemerdekaan Palestina dari awal. Kita bisa lihat saat statement Dubes israel di PBB bahkan sempat ditegur oleh Presiden Dewan Keamanan,” lanjut Lalu Iqbal.
Jadi fokus Indonesia saat ini ialah menargetkan mengenai jeda kemanusiaan permanen karena jeda kemanusian empat hari ditambah dua hari ini dirasa Lalu Iqbal belum cukup dan tidak memadai.
“Kebutuhan per hari itu sekitar 500 truk logistik untuk menghidupi hampir satu juta setengah masyarakat di Gaza. Sedang yang bisa masuk hanya 100 truk per hari, meski sepanjang jeda kemanusiaan yang enam hari itu tidak bisa memenuhi kebutuhan warga di Gaza,” pungkasnya.
Lalu Iqbal menegaskan, dengan alasan tersebut maka bukan hanya jeda kemanusian sementara yang dibutuhkan dalam konflik Palestina – israel, namun jeda kemanusiaan permanen mutlak diperlukan. (red.)
