kicknews.today – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Rp.40 miliar serta Bansos pokok pikiran (pokir) dewan melalui Dinas Perdagangan masih saja mengundang perhatian publik, komisi IV DPRD Lombok Timur menggelar rapat evaluasi, dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perdagangan, Bidang Anggaran, BPKAD, Kabag ULP, serta Inspektorat.
Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman, menegaskan rapat tersebut bertujuan memastikan agar program di tahun 2025 tidak mengalami permasalahan seperti tahun 2023. Salah satu isu yang mencuat adalah penyaluran bansos dari pemerintah daerah dan pokir dewan yang dilakukan secara bersamaan.
”Penyaluran paket senilai Rp.40 miliar dengan pokir dewan tidak diperkenankan bersamaan untuk menghindari persamaan penerima, tidak hanya itu, paket yang diterima oleh masyarakat benar-benar sesuai spek yang ada jangan sampai berbeda dan kurang, hal ini karena memakai e katalog jadi jangan dimain-mainkan,” katanya pada Selasa (18/3/25).
Kendati demikian, jika mengacu pada data penduduk maka masyarakat miskin tidak ada yang tidak dapat, mengingat beras ini menyasar hampir mendekati 400 Kartu Keluarga (KK) jika digabung dengan bansos dewan sehingga hampir dipastikan tidak ada yang tidak dapat. Tim koordinasi juga agar bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa beras yang didapat adalah beras kuwalitas super jika kurang dan ku tuan, kata dia maka segera di kembalikan.
Pasal nya, semua elemen masyarakat termasuk LSM, wartawan, pemerhati dll bisa melakukan pengawasan pelaksanaan dilapangan dan dipersilahkan melapor jika ada kejanggalan dalam pendistribusian, distribusi paket diharapkan sudah selesai H-5 idul fitri sehingga bisa dinikmati oleh semua keluarga masyarakat yang terkena dampak inflasi. Tepat waktu dan tepat sasaran.
”Dengan adanya paket sembako baik bupati ataupun dewan maka inflasi di lombok timur bisa dihindari, jangan ada lagi yang protes karna dua-dua paket sudah bisa dilaksanakan (paket bupati dan dewan),” tambah nya.
Sedangkan PPK Pengadaan Paket 40 Miliar, dan Pokir Dewan, Hari Juniawan, menjelaskan bahwa bantuan senilai Rp40 miliar bukanlah bansos melainkan bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat Lombok Timur.
”Perbedaan mendasar antara kedua program tersebut terletak pada mekanisme penyalurannya,”pungkas Hari. (cit)
