Ketua Dewan Pers: Kualitas media yang buruk akan merugikan pemerintah

Penjabat Gubernur NTB, Drs HL Gita Ariadi, MSi menerima audiensi Dewan Pers di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (23/4/2024).
Penjabat Gubernur NTB, Drs HL Gita Ariadi, MSi menerima audiensi Dewan Pers di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (23/4/2024).

kicknews.today – Penjabat Gubernur NTB, Drs HL Gita Ariadi, MSi menerima audiensi Dewan Pers di Pendopo Gubernur, Selasa (23/4/2024). Selain itu PJ Gubernur juga menginisiasi lokakarya (workshop) peliputan Pemilu bagi jurnalis yang mulai digelar se Indonesia dari NTB.

Miq Gita sapaan akrab Pj Gubernur NTB berharap peningkatan kompetensi bagi jurnalis. Dengan harapan bisa memberikan suasana aman dan nyaman selama dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung.

“Selama proses Pilpres berlangsung, NTB dalam situasi aman terkendali. Mungkin karena jarak emosionalnya jauh. Berbeda dengan Pilkada yang akan memilih pemimpin langsung dan serentak di sepuluh kabupaten/ kota,” kata Miq Gita.

Ditambahkannya, kedekatan secara emosional tersebut dapat saja menimbulkan penggumpalan dukungan antar entitas yang besar sehingga dikhawatirkan mempunyai dampak berbeda dengan Pilpres ataupun Pileg yang relatif perseorangan. Oleh karena itu, dukungan media dan pemberitaan dalam penyelenggaraan Pilkada dapat memberikan kontribusi melalui lokakarya penguatan kapasitas ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu mengatakan, peran pemerintah provinsi dalam mendukung keterbukaan data dan informasi juga harus dibarengi dengan program meningkatkan kapasitas media dan jurnalis. Dalam hal ini, kerjasama yang profesional antara pemerintah dan media harus saling menguntungkan.

“Karena dengan kualitas media yang buruk akan merugikan pemerintah juga,” sebutnya.

Ia juga berharap agar cara komunikasi politik dalam demokrasi semakin dewasa sehingga dinamika yang terjadi dapat diintegrasikan oleh media sehingga tercipta kondusifitas dalam penyelenggaraan Pilkada. Hadir pula dalam kegiatan tersebut, pimpinan DPRD, perwakilan TNI/ Polri, lembaga pemerintah, pers dan beberapa kepala OPD terkait. (jr)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI