kicknews.today – Beberapa bulan terakhir, hampir setiap hari publik disuguhi berbagai bentuk informasi yang ‘berwarna-warni’ terkait kondisi pemerintahan dan politik terutama di tingkat pusat. Sebagian besar kabar yang diberitakan media terkait perkembangan politik dan pemerintahan itu, tergolong berat untuk dicerna masyarakat.
Terbaru munculnya berita tentang usulan perubahan pola pegisian jabatan Gubernur menjadi ditunjuk oleh pemerintah pusat. Dikemukakan oleh beberapa petinggi parpol dan pejabat pemerintahan, dengan ringan dan biasa saja.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman menilai seharusnya kemaslahatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah dan para politisi. Bukan hanya dari sisi fisik namun juga psikis masyarakatnya.
“Pemerintah lahir dari rahim parpol. Partai politik lahir dari perwakilan masyarakat. Sudah seharusnya kemaslahatan masyarakat lah yang menjadi prioritas parpol dan pemerintah. Secara fisik dan psikis.” ungkap Ketua Demokrat NTB yang akrab disapa IJU, saat dikonformasi wartawan, Senin 6 Februari 2023.
Menurutnya, terlalu banyak perubahan informasi yang menyebar di tahun politik ini. Situasi yang menurut lulusan sekolah tinggi ilmu filosofi Islam itu, akan bisa berdampak kurang baik bagi kenyamanan berfikir masyarakat di tingkat bawah.
“Terbaru tentang wacana perubahan sistem pengisian jabatan gubernur yang diisukan akan tidak lagi dipilih rakyat. Jika itu diberlakukan maka rasanya pemerintah akan berjarak semakin jauh dengan rakyat yang dipimpinnya.” sebut IJU dengan kalimat yang berintonasi rendah.
Ia berharap para petinggi pemerintahan dan parpol bisa memberi perhatian lebih pada kondisi masyarakat secara umum. Karena banyaknya informasi yang membanjiri ruang publik jelang tahun politik ini, bisa membuat sebagian masyarakat menyimpulkan persepsi yang tidak searah dengan salah satu tujuan utama hadirnya pemerintah dan parpol itu sendiri. (hl)
