kicknews.today – Puluhan masyarakat Desa Batunyale, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendatangi kantor DPRD setempat, Senin (8/2). Aksi itu untuk menyuarakan kondisi jalan Kabupaten yang ada di Desa mereka yang mengalami rusak parah dan tidak kunjung ada perbaikan.
Koordinator hering Laskar NTB, M Zaeni mengatakan, masyarakat merasa sudah jenuh dengan janji- janji pejabat dan wakil rakyat terhadap kondisi perbaikan jalan Kabupaten yang menghubungkan beberapa dusun yakni Dusun Riris, Tembeng dan Majan.
“kami meminta DPRD dan Pemda Lombok Tengah memperbaiki jalan yang menghubungkan beberapa dusun ini selambat-lambatnya bulan Maret ini. Karena kami sudah bosan dengan janji- janji,” ujarnya saat menyampaikan tuntutan mereka di Kantor DPRD Lombok Tengah.
Apa yang dilakukan ini bukan tanpa alasan, kerusakan jalan ini sudah puluhan tahun terjadi dan hanya menjanjikan perbaikan saja, namun tidak pernah bisa terealisasi.
“Jangan sampai menunggu banyak korban sehingga jalan ini diperbaiki oleh Pemda,” terangnya.
Sementara itu, Lalu Didi menegaska, bahwa pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Laskar NTB dan hasil investigasi mereka dilapangan adalah ungkapan rasa tidak senang yang masyarakat keluhkan atas ketidakpuasan kinerja dari para wakil rakyat yang diamanahkan untuk duduk di DPRD Lombok Tengah.
“Hal inilah yang menjadi legal standing kami keluarga besar Laskar NTB bergerak memperjuangkan hak dari masyarakat untuk bisa menikmati fasilitas jalan yang memadai,” katanya.
Berulang kali masyarakat yang mengadu dan menceritakan tentang janji manis yang membuat masyarakat terhipnotis oleh para anggota Dewan.
Untuk itu, pihaknya juga meminta dalam jangka waktu selambat- lambatnya sampai 1 minggu setelah aksi hering terbuka, agar pimpinan dewan melakukan evaluasi dan memberikan data tentang pengerjaan aspirasi dari mulai dilantiknya anggota DPRD Lombok Tengah dapil 1 Praya- Praya Tengah.
“Masyarakat sudah tidak ingin dijanjikan lagi, karena puluhan tahun mereka sudah dijanjikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah, Andi Mardan menegaskan, bahwa pihaknya dari DPRD tidak tinggal diam dalam memperjuangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Termasuk pihaknya sudah meminta kepada Pemda untuk menuntaskan jalan Kabupaten yang sudah dikerjakan setengah agar bisa dituntaskan tahun 2021 ini.
“Hanya saja memang karena keterbatasan anggaran membuat berbagai pengerjaan jalan ini tidak bisa dilakukan,” jelasnya.
Terlebih dengan adanya rekopusing akibat dari pandemi Covid-19 ini, tapi kita terus berjuang agar bagaimana seluruh jalan Kabupaten ini menjadi jalan mantap, meski dilaksanakan secara perlahan.
Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya mengatakan, Pemerintah sangat memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat terkait kondisi jalan yang ada, namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menganaktirikan.
“Tapi yang terjadi saat ini kita tidak terlepas dari kondisi Covid-19 yang membuat tidak bisa dikerjakan tahun 2021 ini. Akibat rekopusing yang dilakukan membuat pada tahun 2020 lalu kami tidak menyelenggarakan penanganan jalan dan konsekuensinya apa yang sudah dicanangkan tahun 2000 itu akan dikerjakan tahun 2021 dan ini sudah ditetapkan,” pungkasnya. (Ade)
