kicknews.today – Jalan dan fasilitas Kesehatan yang berada di Dusun Meang Desa Persiapan Pengantap dan Desa Buwun Mas, Sekotong jadi sorotan kalangan DPRD Lombok Barat. Mereka meminta agar Pemda memperhatikan fasilitas pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat.
Terlebih sudah ada kejadian ibu yang melahirkan di jalan karena rusaknya akses jalan di kawasan itu dan jauhnya lokasi Poskesdes. Sekretaris Komisi IV DPRD Lombok Barat H. Suherman mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut.
“Seharusnya kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat dan daerah seperti Pemprov NTB maupun Kabupaten Lombok Barat,” ujar Suherman, Selasa (7/3).
Sebagai komisi yang menaungi bidang kesehatan, ia meminta dengan tegas agar pemerintah lebih memprioritaskan akses jalan dan Poskesdes di daerah-daerah terpencil seperti di Bengkang. Mirisnya, setiap tahun fasilitas kesehatan itu justeru menjadi langganan banjir.
“Termasuk tenaga kesehatannya. Karena Poskesdes yang paling utama dikunjungi oleh masyarakat, terutama untuk ibu hamil dan yang hendak melahirkan. Jangan ada lagi ibu hamil yang melahirkan di jalan karena akses yang kurang memadai,” tegasnya.
Akses jalan menurutnya adalah hal terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, itu akan berimplikasi pada baiknya pelayanan kesehatan, pendidikan hingga perekonomian masyarakat. Terlebih di sepanjang gunung itu banyak petani jagung.
“Kalau kondisi jalan rusak bagaimana masyarakat bisa memasarkan hasil pertanian mereka,” tanya dia.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat H Jumahir meminta Kepala OPD untuk lebih aktif dalam mencari bantuan anggaran dalam perbaikan jalan di Sekotong. Sebab ia menilai cukup banyak anggaran di pusat yang bisa ditarik ke daerah.
“Keberadaan infrastruktur jalan menjadi hal utama dalam membangun daerah,” katanya.
Jika jalan sudah bagus dan layak, lanjut dia, maka akan banyak efek yang bisa membantu masyarakat. Mulai dari peningkatan ekonomi, pelayanan kesehatan dah kesejahteraan masyarakat.
“Perbaikan jalan ini menjadi tugas bersama, pemerintah kabupaten, provinsi,” katanya.
Jika Pemda Lombok Barat dan Pemprov NTB tidak ada anggaran, begitu juga di Provinsi belum ada ketersediaan anggaran, maka perlu kebersamaan dua Lembaga pemerintah itu untuk melakukan lobi bersama ke pemerintah pusat.. ” Agar penanganan jalan yang ada di Desa Buwun Mas dan Pengantap bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, bisa difasilitasi juga melalui dewan DPR RI dari NTB untuk membantu,” jelasnya. (ys)
