kicknews.today – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD KLU, Selasa (28/04/2026).
Dalam forum tersebut, juru bicara Pansus, Zakaria Abdillah menyampaikan hasil pembahasan terhadap dokumen LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah melalui serangkaian proses evaluasi dan pendalaman oleh DPRD.
Dalam laporannya, Zakaria mengungkapkan bahwa secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang cukup positif. Hal ini terlihat dari sejumlah indikator pembangunan daerah yang mengalami peningkatan.
Meski demikian, Pansus juga menyoroti beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian serius untuk ditingkatkan ke depan. Salah satunya terkait pengelolaan pendapatan daerah yang dinilai sudah mengalami peningkatan signifikan, terutama melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dukungan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Di sisi lain, Pansus memberikan catatan terhadap efektivitas belanja daerah agar penggunaannya lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Perhatian khusus juga diberikan pada belanja pegawai, terutama terkait penetapan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Pansus menilai kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengesampingkan kesejahteraan pegawai.
Selain evaluasi, Pansus turut menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta perlunya inovasi dalam menggali potensi daerah guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara ke depan. (*/*)
