kicknews.today – Komisi III sekaligus Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati KLU Tahun Anggaran 2025.
Meski mayoritas target indikator kinerja daerah dinilai berhasil tercapai, DPRD tetap menyoroti sejumlah sektor pelayanan publik yang dianggap belum optimal dan membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Juru Bicara Pansus DPRD KLU, Zakaria Abdillah menyampaikan bahwa persoalan paling mendesak saat ini adalah rendahnya capaian cakupan air minum aman serta kualitas air yang belum memenuhi target ideal.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur makro seperti rasio konektivitas jalan mantap belum sepenuhnya diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya layanan air bersih.
“Pemerintah daerah harus mengevaluasi total peran Perumda PDAM dan dinas terkait dalam menyiapkan cakupan air minum yang aman bagi masyarakat, termasuk penanganan krisis secara serius di wilayah pariwisata Tiga Gili,” tegas Zakaria dalam sidang paripurna DPRD, Selasa (28/04/2026).
Selain sektor air bersih, Pansus DPRD juga menyoroti perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur lain seperti perbaikan jaringan irigasi, pembangunan rumah layak huni, hingga pengelolaan sampah yang lebih efektif.
DPRD menegaskan pembangunan jalan kabupaten ke depan harus mengedepankan asas keadilan dan berbasis kebutuhan masyarakat, bukan dipengaruhi kepentingan subjektif.
“Pembangunan tidak boleh lagi menggunakan pendekatan siapa yang menanam pisang,” sindir Zakaria.
Di sektor kesehatan, tingginya angka stunting masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. DPRD meminta adanya sinkronisasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat upaya penanganan stunting secara terpadu.
Optimalisasi peran Posyandu serta penguatan regulasi pencegahan pernikahan usia dini juga dinilai penting untuk menekan kasus stunting di KLU. Tak hanya itu, dewan meminta dinas teknis lebih selektif dalam pengadaan alat kesehatan dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia yang tersedia agar fasilitas yang dibeli dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Pansus juga mendesak percepatan renovasi sejumlah Puskesmas serta pembangunan fisik Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Bayan guna menjamin pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah timur Lombok Utara. (gii)
