kicknews.today – Penanganan kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), memasuki babak baru. Berkas perkara yang menjerat mantan Kepala Desa Akar-Akar berinisial AK untuk tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023 telah dinyatakan lengkap atau P-21.
Dengan rampungnya pemberkasan, penyidik Satreskrim Polres Lombok Utara kini bersiap melaksanakan pelimpahan tahap II, yakni menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses hukum lebih lanjut.
Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, IPTU I Komang Wilandra mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan jajaran kejaksaan untuk menentukan jadwal pelimpahan tersebut.
Menurutnya, komunikasi dilakukan bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan jaksa peneliti agar proses penyerahan tersangka dan barang bukti dapat segera dilaksanakan.
“Kami sedang berupaya berkoordinasi dengan JPU, baik dengan Kasi Pidsus maupun jaksa penelitinya, untuk sama-sama menentukan hari kapan berkas perkara maupun tersangka beserta barang buktinya kami limpahkan ke kejaksaan,” jelasnya, Senin (9/11/2026).
Dalam pelimpahan nanti, barang bukti yang diserahkan didominasi dokumen terkait pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD) selama tiga tahun anggaran tersebut.
“Barang buktinya banyak dokumen, dokumen-dokumen yang tentunya berkaitan dengan pelaksanaan DD maupun ADD itu,” katanya.
Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan. Hasil penyidikan mengungkap beberapa kegiatan yang diduga tidak direalisasikan sebagaimana mestinya.
Di antaranya penataan lapangan umum yang diduga tidak dilengkapi pemasangan dua unit alat slingkel, pengadaan pipa HDPE ukuran dua inci yang diduga tidak direalisasikan, pengadaan keranda yang diduga fiktif, hingga pengadaan terop dengan jumlah realisasi yang tidak sesuai perencanaan.
Penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejumlah kegiatan diduga hanya tercantum dalam laporan pertanggungjawaban, tetapi tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Dalam perkara tersebut, AK diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya dengan menguasai serta menggunakan anggaran desa untuk kepentingan pribadi. Bahkan, sebagian dana diduga digunakan untuk kebutuhan hiburan.
Wilandra menyebut, sejauh ini penyidik tidak berencana mengembangkan perkara tersebut dengan menetapkan tersangka tambahan. Sebab, berdasarkan hasil penyidikan, pola penyimpangan dinilai telah mengarah pada satu orang yang diduga bertanggung jawab.
“Kalau pengembangan, saya rasa sudah tunggal. Sudah jelas kalau kita lihat modus di Akar-Akar itu memang langsung dipergunakan sendiri untuk banyak hal, untuk kepentingan dirinya sendiri dan kegiatan-kegiatannya,” ungkapnya.
Meski demikian, Wilandra mengungkapkan bahwa tersangka bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan mengakui penyesalan atas perbuatannya. Namun, sikap tersebut tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
“Yang bersangkutan sangat-sangat kooperatif dan jujur menyesali juga. Tapi namanya sudah seperti ini, proses hukum tetap berjalan. Kita harus tegakkan hukum,” tegasnya.
Sementara itu, terkait pengembalian kerugian keuangan negara, Wilandra menyebut hal tersebut menjadi tanggung jawab tersangka. Pengembalian masih dapat diupayakan dalam proses persidangan nantinya.
“Beliau nanti terserah, entah mau mengembalikan kerugiannya di pengadilan atau seperti apa,” tutupnya. (gii/*)
