kicknews.today – Kasus tahanan perempuan yang hamil saat menjalani penahanan di Polsek Dompu berujung pada sanksi tegas. Eks Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri.
Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB, Senin malam (9/11/2026).
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, membenarkan putusan tersebut. Menurutnya, majelis sidang etik telah memutuskan sanksi PTDH terhadap Ipda Sarbani.
“Semalam hasil sidang etik putusannya PTDH (pecat tidak dengan hormat),” kata Kholid.
Dalam persidangan tersebut, majelis memeriksa sekitar 10 orang saksi. Enam di antaranya merupakan anggota Polsek Dompu yang dinilai mengetahui sejumlah fakta terkait perkara tersebut.
Kasus ini mencuat setelah seorang tahanan perempuan berinisial D diketahui hamil ketika masih menjalani masa penahanan di Polsek Dompu. D merupakan tahanan titipan Polres Dompu dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkoba.
Sejumlah fakta mengejutkan terungkap selama proses persidangan etik. Ipda Sarbani dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma hukum dan etika profesi kepolisian.
Berdasarkan fakta persidangan, dugaan persetubuhan terjadi pada 28 Juli 2026 dan berlanjut pada Agustus 2026. Hubungan intim tersebut disebut berlangsung di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
Tak hanya itu, persidangan juga mengungkap adanya aktivitas mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek Dompu.
Bahkan, muncul fakta mengenai rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut. Rangkaian fakta itu menjadi bagian dari pertimbangan majelis dalam menjatuhkan sanksi etik.
Putusan PTDH ini menjadi konsekuensi berat atas pelanggaran kode etik yang terbukti dilakukan Ipda Sarbani. Kasus tersebut sekaligus menjadi sorotan serius terhadap pelaksanaan pengawasan dan perlindungan hak tahanan di lingkungan kepolisian. (jr)
