kicknews.today – Rencana Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal berencana akan melebur Dinas Pemberdayaan perlindungan Perempuan dan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) ke Dinas Sosial. Namun rencan itu masih menjadi perbicangan publik.
Aktivis Buruh Migran NTB, Usman S,Pd mendukung langkah gubernur dalam rencan tersebut. Menurut Usman terkait isu anak dan perempuan dalam perlindungan anak dan perlindungan perempuan tidak boleh selesai diidentifikasi, tidak bisa selesai hanya sebatas diskusi, harus mengintervensi upaya perlindungan anak dan perempuan. Otoritas yang memiliki perangkat untuk melakukan intervensi adalah Dinas Sosial.
”Selama ini permasalahan perempuan dan anak seringkali hanya berhenti pada tahap diskusi dan identifikasi tanpa tindak lanjut yang konkret. agar lebih aplikatif melalui dinas yang memiliki instrumen pelaksana menjadi sangat penting. Karena pengalaman kami saat mendampingi eks korban eksploitasi, korban pelecehan, penyiksaan dan sakit, kita di buruh migran hanya mutar-mutar tanpa ada solusi ke DP3AKB, jika sakit ke Dinas Kesehatan dan akan rehabilitasi ke dinas sosial, agar tidak lagi seperti itu sangat bagus di gabung saja ke dinas sosial dank ke dinas kesehatan,” katanya pada Senin (14/4/2025).
Sebagai aktivis buruh migran, Usman sangat mendukung langkah Gubernur melebur DP3AKB ke dinas sosial dan dinas kesehatan. Langkah ini akan membuat peran perlindungan perempuan dan anak agar lebih terarah dan fokus. Dengan penggabungan ini, pelayanan perlindungan perempuan dan anak kata dia. Dapat lebih efektif dan efisien. langkah ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan.
Usman berharap langkah ini diikuti dengan peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi dinas sosial untuk menjalankan peran perlindungan perempuan dan anak dengan lebih baik. Dengan pemisahan tugas seperti itu, akan fokus dapat lebih jelas.
”Dinas Sosial fokus pada pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, seperti penanganan kasus kekerasan, dukungan bagi perempuan dan anak atau korban, serta program pemberdayaan ekonomi perempuan. Dinas Kesehatan fokus pada program Keluarga Berencana (KB), seperti penyediaan layanan kesehatan reproduksi, konseling KB, dan distribusi alat kontrasepsi,” sambungnya.
Dengan gabungnya kedua dinas ini akan dapat lebih fokus dan efektif dalam menjalankan tugasnya, sehingga tujuan perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kesehatan reproduksi dapat tercapai dengan lebih baik. Bahkan, program KB di Dinas Kesehatan sangat relevan dan sejalan dengan tujuan kesehatan masyarakat. KB dapat membantu meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mengoptimalkan jarak kelahiran yang sehat.
”Dengan adanya program KB di Dinas Kesehatan, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan reproduksi dan informasi yang tepat tentang KB.” tutup Usman. (cit)
