Lampu jalan skema KPBU Lombok Utara mulai menyala akhir 2027, terang menyeluruh pada 2028

Sekda Lombok Utara, Sahabuddin (kiri) dan Ketua Simpul KPBU APJ, Hermanto. (Foto. kicknews.today/Anggi)
rokok ilegal

kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus mematangkan rencana pembangunan dan pengelolaan Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam tahapan terbaru, pembahasan mulai difokuskan pada aspek teknis, termasuk pembagian tugas, pemetaan hasil survei lapangan, hingga penentuan jumlah titik lampu yang akan dikerjasamakan.

 

Ketua Simpul KPBU sekaligus Kepala Bapperida KLU, Hermanto mengatakan, rapat lanjutan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya. Salah satu fokus utama adalah mengevaluasi kondisi eksisting APJ berdasarkan hasil survei lapangan untuk memastikan jumlah titik yang akan masuk dalam skema KPBU sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

 

“Jumlah titiknya tentu kita sesuaikan dengan kemampuan pajak penerangan jalan yang kita terima. Kalau sebelumnya sempat direncanakan 7.000 titik, sekarang diperkirakan berkurang menjadi di bawah 6.000 titik. Ini masih dalam pembahasan dan belum final,” ungkapnya, Rabu (18/11/2026).

 

Menurut Hermanto, penyesuaian tersebut penting agar pembiayaan proyek tidak melampaui kemampuan fiskal daerah. Terlebih, pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kapasitas kerja sama jangka panjang.

 

Dia menyebutkan, berdasarkan laporan terbaru, penerimaan PPJ KLU mengalami peningkatan hingga sekitar Rp 18,6 miliar. Namun, angka tersebut masih perlu dicermati dengan melihat tren penerimaan lima tahun terakhir yang sebelumnya berada di kisaran Rp 16 miliar.

 

Karena itu, Bapperida akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PLN untuk memastikan potensi penerimaan PPJ dapat dihitung secara lebih akurat. Hermanto juga mencontohkan pengalaman Kota Denpasar yang mampu meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan melalui kerja sama dengan pihak terkait sebagai referensi yang dapat dipelajari KLU.

 

Selain pematangan teknis, hasil survei lapangan tersebut juga menjadi bahan persiapan pelaksanaan market sounding atau penjajakan minat pasar yang direncanakan berlangsung di kantor PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) di Jakarta.

 

Dalam tahapan tersebut, calon investor akan mendapatkan gambaran mengenai rencana proyek KPBU APJ di Lombok Utara, termasuk jumlah titik, ruang lingkup pekerjaan, serta potensi kerja sama yang ditawarkan pemerintah daerah.

 

Hermanto menjelaskan, market sounding bukan merupakan proses penawaran atau pelelangan, melainkan tahap pengenalan proyek kepada calon investor untuk mengetahui ketertarikan pasar.

 

“Bisa saja pada saat itu mereka menyatakan berminat, tetapi belum tentu nantinya ikut mengajukan penawaran ketika pelelangan. Ini baru tahap pengenalan pasar,” jelasnya.

 

Penjajakan pasar tersebut akan dilaksanakan sebanyak dua kali. Setelah agenda pertama di Jakarta, market sounding kedua direncanakan berlangsung di Lombok Utara pada Februari 2027. Pada kesempatan itu, calon investor akan diajak melihat langsung kondisi lapangan sehingga memiliki gambaran lebih konkret mengenai wilayah dan potensi proyek yang akan dikerjakan.

 

Terkait cakupan pemasangan APJ, Hermanto menyebutkan prioritas akan diarahkan pada jalan nasional, jalan provinsi, serta sejumlah ruas jalan kabupaten yang menjadi akses menuju kawasan pariwisata dan pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

 

Meski demikian, penentuan titik pemasangan pada ruas jalan nasional dan provinsi masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTB serta Balai Jalan Nasional. Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian lokasi dan kewenangan masing-masing instansi.

 

Dari sisi jadwal, Pemkab KLU menargetkan tahapan pelelangan dapat dilaksanakan sekitar Maret 2027 apabila seluruh proses persiapan berjalan lancar. Selanjutnya, pemerintah daerah berharap penandatanganan kontrak atau dimulainya pelaksanaan proyek dapat bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Lombok Utara pada 21 Juli 2027.

 

“Kalau melihat jadwal, Maret diperkirakan sudah masuk pelelangan. Kita berharap pelaksanaan atau groundbreaking bisa dilakukan saat HUT Lombok Utara, 21 Juli 2027. Mudah-mudahan semua berjalan lancar,” katanya.

 

Hermanto menambahkan, apabila kontrak dapat terealisasi pada 2027, diharapkan sebagian titik APJ sudah mulai menyala pada akhir tahun tersebut. Sementara itu, penerangan jalan secara lebih menyeluruh ditargetkan dapat dirasakan masyarakat pada 2028.

 

“Terkait kendala, sampai saat ini belum ada kendala berarti dalam proses persiapan KPBU APJ. Kita tetap melakukan koordinasi lintas instansi terkait penempatan titik pada jalan nasional dan provinsi yang masih menjadi pekerjaan dan perlu dituntaskan sebelum proyek memasuki tahapan berikutnya,” tutupnya. (gii/*)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Anggi

–

Artikel Terkait

OPINI