42 hektare tanah aset Pemkab Dompu diserobot, Kejari turun tangan 

Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni SP, MM
rokok ilegal

kicknews.today – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu mulai mengambil langkah serius untuk mengamankan aset daerah. Sebanyak 42 hektare tanah milik pemerintah yang selama ini dikuasai pihak lain menjadi sasaran upaya penyelamatan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.

Langkah tersebut ditandai dengan penerbitan 25 Surat Kuasa Khusus kepada Kejari Dompu. Melalui kuasa tersebut, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) diberikan kewenangan melakukan pendampingan hingga menempuh langkah hukum untuk mengamankan aset milik daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP., MM, mengungkapkan bahwa aset yang menjadi objek pengamanan merupakan tanah milik pemerintah daerah yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah. Namun, sejumlah bidang tanah tersebut saat ini telah dimasuki dan dikuasai masyarakat.

“Totalnya 42 hektare aset tanah yang menjadi objek pengamanan,” ungkap Syahroni, Selasa (17/11/2026).

Dia menjelaskan, aset tanah tersebut tersebar di sejumlah wilayah kecamatan. Di Kecamatan Hu’u, lokasinya berada di Desa Rasabou dan Desa Hu’u. Sementara di Kecamatan Manggelewa berada di Desa Nusa Jaya, serta di Kecamatan Kempo berlokasi di Desa Soro Barat.

Untuk memastikan proses pengamanan berjalan sesuai ketentuan, BPKAD juga membangun koordinasi dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Dompu. Koordinasi tersebut terutama berkaitan dengan kepastian status, legalitas, serta dokumen kepemilikan tanah yang menjadi objek penyelamatan.

Melalui 25 Surat Kuasa Khusus tersebut, Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan melakukan pemanggilan, klarifikasi hingga negosiasi dengan pihak-pihak yang menguasai aset tanah milik pemerintah daerah.

Bahkan, apabila diperlukan, JPN dapat melayangkan somasi, menandatangani dokumen hukum, hingga mengajukan gugatan perdata maupun permohonan hukum ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Syahroni menegaskan, kerja sama dengan Kejari Dompu merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan aset yang telah memiliki legalitas kepemilikan tidak terus berada dalam penguasaan pihak lain.

“Kerja sama ini sebagai upaya memastikan aset-aset daerah yang telah memiliki legalitas kepemilikan dapat kembali diamankan dan berada dalam penguasaan pemerintah daerah sesuai ketentuan,” tandasnya.

Upaya penyelamatan 42 hektare tanah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengamanan aset daerah sekaligus memastikan tanah yang tercatat sebagai milik pemerintah benar-benar terlindungi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. (jr)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

–

Artikel Terkait

Ultah Lombok Tengah

OPINI