kicknews.today – Kepala DPMPTSP-Naker Lombok Utara, Evi Winarni menyebutkan, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan rendah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi resmi terkait jumlah penerima maupun jadwal pencairan bantuan tersebut di Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Evi menjelaskan, mekanisme pendataan, penetapan penerima hingga pencairan BSU dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Bantuan tersebut juga disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima tanpa melalui DPMPTSP-Naker.
“Kalau BSU itu kan pusat langsung. Mekanisme pencairan dan persyaratannya juga langsung dari pusat, kami tidak mengetahui secara detail. Informasi kepada kami justru disampaikan setelah bantuan tersebut tersalurkan,” jelasnya, Rabu (18/11/2026).
Dia mengatakan, pihaknya juga belum memperoleh konfirmasi mengenai berapa banyak pekerja di Lombok Utara yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima BSU. Dengan demikian, dinas belum dapat memastikan jumlah penerima maupun besaran total bantuan yang akan disalurkan di daerah.
Terkait kemungkinan tenaga non-ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW), menerima bantuan tersebut, Evi menyebut hal itu bergantung pada ketentuan dan batas penghasilan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sementara itu, kalangan aparatur sipil negara (ASN) dipastikan tidak termasuk kelompok penerima bantuan tersebut. Evi juga mengaku belum memperoleh informasi mengenai realisasi pencairan sebagaimana sempat menjadi pembahasan sebelumnya.
“Yang jelas, bantuan ini diperuntukkan bagi tenaga kerja yang memang memiliki pendapatan rendah. Untuk siapa saja yang menerima, datanya dari mana, serta berapa jumlahnya, kami belum mendapatkan informasi resmi,” ungkapnya.
Dia menambahkan, untuk informasi lebih terperinci mengenai basis data calon penerima dan jumlah pekerja yang masuk kategori penerima, kemungkinan dapat dikonfirmasi kepada Dinas Sosial. (gii/*)


