kicknews.today – Nasib puluhan sopir angkutan engkel di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), kian memprihatinkan. Menurunnya jumlah penumpang, termasuk kalangan pelajar yang mulai beralih menggunakan kendaraan lain, membuat pendapatan para sopir terus tergerus.
Kondisi tersebut mendorong para sopir yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Angkutan Engkel Lombok Timur mendatangi kantor DPRD Lotim untuk menyampaikan keluhan dan meminta perhatian pemerintah daerah.
Keluhan itu disampaikan Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Engkel Lombok Timur, Hulain, dalam hearing bersama DPRD dan Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Hulain mengungkapkan bahwa salah satu penyebab berkurangnya penumpang angkutan engkel diduga akibat maraknya penggunaan kendaraan bak terbuka atau kendaraan pengangkut barang untuk mengangkut penumpang, termasuk anak-anak sekolah.
“Penumpangnya mulai sepi, peminatnya menurun,” ungkap Hulain.
Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya berdampak terhadap keberlangsungan usaha sopir angkutan umum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya pelajar. Ia menilai kendaraan pengangkut barang tidak seharusnya digunakan sebagai sarana transportasi penumpang. Karena itu, pemerintah diminta lebih serius melakukan pengawasan dan penertiban.
“Orang seharusnya pakai angkutan umum khusus penumpang, tapi mereka pakai angkutan bak terbuka atau angkutan untuk barang. Ini perilaku tidak baik yang harus kita ubah karena membahayakan anak-anak kita yang sekolah,” tegasnya.
Hulain juga meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberikan imbauan kepada sekolah-sekolah agar tidak menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan sekaligus menciptakan persaingan yang sehat bagi pelaku usaha angkutan umum, khususnya para sopir kecil.
“Kita kembalikan kepada peruntukannya. Instansi terkait harus memberikan imbauan kepada sekolah-sekolah untuk tidak menggunakan angkutan yang tidak sesuai dengan aturan,” desaknya.
Ia mengakui masih terdapat angkutan umum yang belum memenuhi standar kelayakan jalan. Namun, kondisi tersebut seharusnya menjadi dorongan bagi pemilik kendaraan untuk melakukan perbaikan, bukan justru dijadikan alasan menggunakan kendaraan bak terbuka.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Timur, Muhammad Safwan, menyambut baik aspirasi yang disampaikan para sopir angkutan Engkel. Ia menyebut pihaknya telah memberikan penjelasan mengenai ketentuan dan mekanisme pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR.
Safwan mengatakan, para sopir juga perlu berupaya membenahi kondisi kendaraannya agar memenuhi standar kelayakan, sehingga mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik apa yang diusulkan teman-teman asosiasi. Kami juga sudah memberikan penjelasan terkait ketentuan yang berlaku mengenai KIR. Harapan kami, para pengemudi sama-sama membenahi kendaraannya agar sesuai standar,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas kendaraan menjadi salah satu langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum.
Selain itu, para sopir diharapkan aktif melakukan pendekatan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan layanan transportasi pelajar.
“Bagaimana kendaraan itu nyaman dan sebagainya, sehingga menjadi pilihan masyarakat. Kami sifatnya hanya bisa mengimbau. Para sopir juga perlu membenahi kendaraannya senyaman mungkin. Kemudian melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan, atau jemput bola,” jelasnya.
Terkait kewenangan pengawasan, Safwan menjelaskan bahwa penanganan kendaraan travel yang beroperasi di luar trayek merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Sementara itu, kewenangan angkutan umum tertentu berada di tingkat provinsi.
Meski demikian, Dishub Lotim tetap berupaya memfasilitasi persoalan transportasi yang terjadi di wilayahnya.
Safwan juga mengungkapkan, saat ini jumlah kendaraan angkutan di Lombok Timur mencapai lebih dari 100 unit. Namun, pihaknya mengakui belum dapat melakukan penindakan secara maksimal terhadap pelanggaran di lapangan lantaran keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan belum tersedianya aparatur PNS yang memiliki kompetensi sebagai koordinator pengawasan.
“Kami belum bisa mengambil tindakan tegas karena kewenangan yang ada pada kami masih terbatas. Kami berharap pada 2027 sudah memiliki SDM PNS untuk itu,” katanya.
Di sisi lain, Safwan memastikan pelayanan uji KIR di Lombok Timur tidak dipungut biaya alias gratis. Pengujian dilakukan berbasis aplikasi dan sistem terpusat, sehingga hasil pemeriksaan kendaraan dapat langsung diketahui melalui monitor.
Pemeriksaan meliputi uji emisi, kondisi roda, sistem pengereman, serta sejumlah komponen lain yang berkaitan dengan keselamatan kendaraan.
Uji KIR dilakukan setiap enam bulan sekali. Khusus kendaraan baru, pengujian dilakukan setelah satu tahun atau setelah STNK diterbitkan. Kendaraan yang memenuhi standar akan mendapatkan bukti kelayakan jalan. Sementara kendaraan yang belum memenuhi persyaratan diminta melakukan servis atau perbaikan sebelum menjalani pengujian ulang.
Safwan menyebutkan, jumlah kendaraan yang wajib menjalani uji KIR di Lombok Timur mencapai lebih dari 11.000 unit. Namun, kendaraan yang telah melakukan pengujian masih di bawah 50 persen. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dishub untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan agar memenuhi kewajiban pengujian berkala.
Ia menegaskan, angka tersebut merupakan jumlah kendaraan yang belum melakukan uji KIR, bukan jumlah kendaraan yang dinyatakan tidak layak jalan.
“Yang belum melakukan uji KIR masih di bawah 50 persen. Belum lagi nanti setelah diuji, apakah memenuhi syarat atau tidak,” pungkasnya. (cit)
