kicknews.today — Lembaga kajian dan kritik kebijakan publik Daerah Lombok Timur menyoroti dugaan belum terpenuhinya kesiapan operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Ruko Pertokoan Pancor (PTC), Lombok Timur.
Sorotan ini berkaitan dengan kelayakan kebersihan dan sanitasi dapur, keberadaan serta fungsi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, dan konsistensi pengawasan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Keberhasilan program MBG tidak semestinya hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Kelayakan fasilitas produksi, keamanan pangan, sanitasi, dan pengelolaan limbah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab penyelenggara program,” kata Ketua Lembaga Kajian dan Kritik, Eri Setiawan pada selasa (10/11/2026).
Ia katakan, persoalan kebersihan dan IPAL bukan sekadar urusan administratif. Keduanya berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan penerima manfaat dan masyarakat di sekitar lokasi dapur. Keberadaan IPAL harus dibuktikan melalui kondisi fisik, fungsi pengolahan, kapasitas, serta pemeliharaan yang memadai. Demikian pula pengelolaan limbah cair, sisa makanan, minyak jelantah, dan sampah produksi harus memiliki mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
Selain itu, lembaga ini mempertanyakan konsistensi Korwil SPPG dalam menjalankan fungsi pengawasan. Apabila persoalan sanitasi, IPAL, dan kelayakan operasional menjadi dasar evaluasi atau penghentian sementara terhadap dapur MBG lainnya, standar yang sama harus diterapkan terhadap dapur MBG di PTC Pancor. Pengawasan tidak boleh dilakukan secara selektif ataupun berbeda-beda antar-SPPG.
“Pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen dan kelancaran distribusi. Harus ada verifikasi langsung terhadap kondisi dapur, sanitasi, IPAL, dan pengelolaan limbah. Jika standar berlaku bagi satu dapur, standar yang sama juga harus berlaku bagi dapur lainnya,” tegasnya.
Atas persoalan tersebut, Lembaga Kajian dan Kritik Kebijakan Publik Daerah Lombok Timur mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Korwil SPPG untuk membuka informasi mengenai status kelayakan operasional dapur MBG di PTC Pancor, termasuk hasil verifikasi dan evaluasi teknis.
Pihaknya juga mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur melakukan pemeriksaan terhadap standar higiene, sanitasi, kualitas air, dan kelayakan fasilitas produksi makanan serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur untuk memeriksa keberadaan, fungsi, dan kapasitas IPAL serta mekanisme pengelolaan limbah dapur.
“Satgas MBG Kabupaten Lombok Timur melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan standar pengawasan diterapkan secara konsisten terhadap seluruh SPPG serta Pengelola dapur MBG PTC Pancor secara tranparan membuka informasi mengenai pemenuhan standar kebersihan, sanitasi, IPAL, dan pengelolaan limbah,” pungkasnya. (cit)
