kicknews.today – Upaya mengatasi persoalan banjir yang selama ini menghantui masyarakat Kecamatan Monta dan Madapangga Kabupaten Bima, mulai menunjukkan perkembangan. Dua proyek pembangunan pengendali banjir dengan total anggaran mencapai Rp27 miliar telah rampung dikerjakan dan kini memasuki tahapan pemeriksaan akhir.
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Mori Hanafi, SE, turun langsung meninjau hasil pembangunan pengendali banjir di Desa Simpasai, Monta dan Desa Mpuri, Madapangga, Selasa (3/11/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan hasil pekerjaan infrastruktur sesuai perencanaan sekaligus melihat sejauh mana pembangunan itu mampu memberikan perlindungan bagi permukiman dan lahan pertanian masyarakat yang selama ini kerap terdampak luapan sungai.
Dua proyek tersebut menelan anggaran cukup besar. Pembangunan pengendali banjir di Desa Simpasai dialokasikan sekitar Rp12 miliar, sedangkan pengendali banjir Sungai Sondosia di Desa Mpuri mendapat anggaran sekitar Rp15 miliar.
Khusus di Desa Simpasai, penanganan mencakup sekitar 1,10 kilometer dengan pekerjaan normalisasi sungai sepanjang kurang lebih 1.300 meter. Proyek tersebut dilaksanakan sejak 29 April hingga 31 Oktober 2026.
Mori Hanafi mengapresiasi terealisasinya pembangunan di dua lokasi tersebut. Menurutnya, meskipun penanganan belum menjawab seluruh kebutuhan masyarakat, dimulainya pembangunan merupakan langkah penting dalam mengatasi persoalan banjir yang sudah lama dikeluhkan warga.
“Kita tentu bertahap. Yang kita syukuri, minimal penanganannya sudah mulai dilakukan. Ini harus kita apresiasi. Selanjutnya kita berharap pembangunan ini bisa dilanjutkan dan mudah-mudahan maksimal dalam dua tahun anggaran ke depan bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penyelesaian pembangunan pengendali banjir di kedua sungai tersebut menjadi kebutuhan mendesak. Sebab, dampak banjir bukan hanya mengancam rumah dan permukiman warga, tetapi juga menyebabkan lahan pertanian serta persawahan masyarakat berulang kali terancam rusak.
Karena itu, Mori berkomitmen terus mengawal dan mendorong keberlanjutan program tersebut agar mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Terkait kebutuhan anggaran lanjutan, ia menyebutkan masih diperlukan perhitungan berdasarkan desain teknis dan tingkat kebutuhan penanganan di masing-masing lokasi.
Selain pengendali banjir, Mori juga menerima aspirasi masyarakat mengenai jembatan akses pertanian di Desa Simpasai. Ia menyatakan akan berupaya memperjuangkan dengan tetap mempertimbangkan kajian teknis dan ketersediaan anggaran.
“Kalau jembatan ini bukan tanahnya BWS. Tapi kami akan upayakan, semoga aspirasi masyarakat ini bisa kita wujudkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Mataram, Anton Suryono, menjelaskan bahwa kedua proyek pengendali banjir tersebut telah mencapai progres pekerjaan 100 persen.
Saat ini, pekerjaan memasuki tahapan pemeriksaan akhir atau Provisional Hand Over (PHO). Dalam proses tersebut, masih dimungkinkan adanya sejumlah catatan teknis yang harus disempurnakan oleh pihak pelaksana sebelum pekerjaan dinyatakan selesai sepenuhnya.
Anton mengatakan, BWS Nusa Tenggara I tetap membuka ruang terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat, terutama terkait bagian sungai yang belum tertangani.
Apabila masih dibutuhkan pekerjaan tambahan, pihaknya akan mengusulkan kembali kepada pemerintah pusat dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
“Kami dari BWS Nusa Tenggara I tentu tetap mendengarkan keluhan masyarakat. Terkait kemungkinan penambahan pekerjaan, kami akan mengusulkan kembali apabila anggaran tersedia. Yang terpenting adalah keberlanjutan pembangunan ini agar lahan dan permukiman masyarakat di sepanjang bantaran sungai bisa terlindungi,” jelasnya.
Anton menambahkan, penanganan yang dilaksanakan saat ini lebih memprioritaskan perlindungan permukiman dan lahan masyarakat, khususnya pada sisi sungai yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi.
Ia berharap Kementerian Pekerjaan Umum kembali mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan pada bagian sungai yang belum tertangani.
Di sisi lain, Anton mengingatkan masyarakat agar turut menjaga infrastruktur pengendali banjir yang telah dibangun. Salah satunya dengan tidak membuang sampah ke sungai karena dapat menyumbat aliran air, terutama ketika debit meningkat saat hujan deras.
“Jangan membuang sampah di sungai. Ketika banjir datang, sampah akan terbawa arus dan menyumbat aliran air di bagian hilir sehingga berpotensi menyebabkan banjir kembali. Infrastruktur yang sudah dibangun harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Dengan rampungnya dua proyek senilai Rp27 miliar tersebut, masyarakat Monta dan Madapangga kini memiliki tambahan infrastruktur perlindungan dari ancaman banjir. Namun, keberlanjutan pembangunan menjadi pekerjaan berikutnya agar perlindungan terhadap permukiman dan lahan pertanian dapat dilakukan secara menyeluruh. (jr)
