kicknews.today – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara mulai memasuki tahapan teknis penyiapan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ). Melalui skema ini, pemerintah daerah menargetkan pemerataan penerangan jalan dapat dipercepat hingga 100 persen titik lampu terpenuhi pada tahun pertama pelaksanaan proyek.
Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Kick Off Meeting penyiapan proyek KPBU-APJ di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (20/10/2026).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) KLU, Hermanto mengatakan, dimulainya tahapan tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur melalui inovasi pembiayaan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Hari ini adalah hari bersejarah sekaligus langkah konkret revitalisasi pembangunan di Kabupaten Lombok Utara melalui terobosan fiskal daerah. Skema KPBU-APJ hadir untuk mewujudkan visi daerah Lombok Utara yang terang,” ujarnya.
Menurut Hermanto, proses penyiapan proyek KPBU-APJ sejauh ini menunjukkan perkembangan positif. Dukungan Kementerian Keuangan RI, kehadiran Fasilitator Penyiapan Proyek (FPP), serta pendampingan PT PII menjadi bagian penting untuk memastikan tahapan berjalan secara akuntabel dan transparan.
Melalui Kick Off Meeting tersebut, penyiapan proyek memasuki tahapan teknis yang lebih mendalam. Dalam kurun waktu sekitar tiga bulan ke depan, tim konsultan yang ditunjuk melalui PT PII akan melakukan kajian langsung di lapangan.
Kajian tersebut mencakup studi kelayakan, pemetaan titik-titik APJ yang dibutuhkan, analisis aspek finansial, serta berbagai aspek lain yang diperlukan untuk mematangkan perencanaan proyek sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Hermanto pun menyampaikan apresiasi kepada PT PII yang telah membantu dan memfasilitasi proses penyiapan proyek KPBU-APJ di Kabupaten Lombok Utara.
Sementara, Ketua Tim Juru Fasilitasi Proyek KPBU-APJ Kementerian Keuangan RI, Hendro Prasetyo yang mengikuti kegiatan melalui Zoom, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui skema KPBU.
“Kami ingin menegaskan komitmen pendanaan keuangan untuk mendukung pemerintah kabupaten dalam menyiapkan dan merealisasikan proyek infrastruktur melalui skema KPBU, antara lain melalui fasilitas Project Development Facility (PDF),” kata Hendro.
Dia menjelaskan, proses pengadaan konsultan untuk mendampingi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) telah selesai. Penugasan tersebut melibatkan PT PII sebagai fasilitator utama dalam proses penyiapan proyek.
Dengan terbentuknya tim konsultan, Hendro optimistis proses fasilitasi dan pematangan proyek dapat berjalan lebih cepat, terarah, serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dukungan teknis dari konsultan, lanjutnya, menjadi kunci dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemkab Lombok Utara. Dengan demikian, penyiapan proyek hingga proses transaksi KPBU dapat dilakukan secara terstruktur dan berkualitas.
Dia berharap kerja sama tersebut menjadi langkah awal dalam mewujudkan layanan penerangan jalan yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Utara.
Di sisi lain, Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri menegaskan, bahwa penerangan jalan merupakan salah satu pelayanan publik yang memiliki kaitan langsung dengan keamanan, keselamatan, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, proyek KPBU-APJ dinilai strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan penerangan jalan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.
“Pertemuan Kick Off Meeting ini merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan setelah tahap koordinasi dan pemahaman, sekaligus menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi demi menghadirkan infrastruktur penerangan jalan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Kusmalahadi menjelaskan, proyek tersebut diharapkan memberikan sejumlah manfaat strategis, mulai dari meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat pada malam hari, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas malam yang lebih produktif, hingga meningkatkan efisiensi energi dan kualitas layanan penerangan jalan.
Selain itu, skema KPBU diharapkan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, menjamin kualitas layanan dan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur, serta mempercepat pemerataan penerangan jalan di seluruh wilayah yang menjadi sasaran proyek.
Salah satu target utama yang disampaikan adalah pemenuhan 100 persen titik lampu pada tahun pertama pelaksanaan. Target tersebut diharapkan dapat dicapai lebih cepat dibandingkan pola pembangunan konvensional yang diperkirakan membutuhkan waktu sembilan hingga sepuluh tahun dengan alokasi anggaran sekitar Rp16 miliar per tahun.
Meski demikian, pencapaian target tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, pengelolaan risiko yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan yang konsisten selama proses penyiapan hingga pelaksanaan proyek.
Wakil Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah terkait memberikan dukungan penuh, khususnya dalam mempercepat proses administrasi dan perizinan. PT PII dan tim konsultan PDF diharapkan terus memberikan pendampingan profesional dalam aspek teknis, finansial, hukum, dan tata kelola proyek.
Sementara itu, badan usaha pelaksana nantinya diharapkan menjaga kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta keselamatan kerja. Masyarakat juga diajak ikut mendukung dan merawat fasilitas penerangan jalan yang dibangun.
“Pemda KLU berkomitmen mengawal seluruh tahapan proyek agar berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” tutupnya. (gii/*)
