kicknews.today – Pembangunan gedung baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) diharapkan tidak hanya memenuhi standar bangunan perkantoran, tetapi juga mengedepankan konsep bangunan yang ramah terhadap bencana.
Kepala BPBD KLU, M. Zaldy Rahadian mengatakan, aspek keselamatan dan kemudahan evakuasi perlu menjadi perhatian dalam pembangunan gedung tersebut. Salah satunya menyangkut desain dan arah bukaan pintu.
Menurutnya, pintu pada bangunan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana idealnya membuka ke arah luar. Hal tersebut penting untuk memudahkan penghuni keluar dengan cepat ketika terjadi kondisi darurat.
“Kalau mengenai standar yang jelas, tetap standar bangunan yang ramah terhadap bencana. Bagaimana konsep pemasangan pintu, jangan sampai salah cara memasangnya. Kalau terjadi bencana, seharusnya pintu membuka ke luar supaya ketika kita di dalam cepat didorong,” ujar Zaldy, Rabu (30/9/2026).
Dia mencontohkan, persoalan arah bukaan pintu sebelumnya juga pernah ditemukan pada gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Karena itu, hal tersebut menjadi salah satu aspek yang menurutnya perlu diperhatikan dalam pembangunan gedung baru BPBD KLU.
Sementara terkait desain akhir gedung, Zaldy mengaku pihaknya belum melihat secara langsung rancangan tersebut. Koordinasi dengan pihak terkait sebelumnya lebih banyak membahas kebutuhan dasar, termasuk posisi bangunan agar levelnya sejajar dengan jalan.
“Di awal pernah koordinasi. Waktu itu kita minta supaya bangunan itu leveling-nya sama dengan jalan. Kalau mengenai desain akhirnya, kita belum pernah melihat,” katanya.
Untuk kebutuhan ruangan, Zaldy menyebut pihaknya telah menyampaikan struktur organisasi serta kebutuhan ruang kepada pihak perencana. Menurutnya, ukuran dan kebutuhan ruang bagi kepala badan, sekretariat maupun bidang-bidang telah memiliki ketentuan dalam regulasi teknis.
“Ini kan struktur organisasi BPBD. Mengenai kebutuhan ruang dan sebagainya sudah ada aturannya. Berapa besar ruangan kepala, sekretaris, maupun bidang itu sudah jelas,” jelasnya.
Meski demikian, pembangunan gedung kantor tersebut belum mencakup fasilitas gudang logistik yang menjadi salah satu kebutuhan utama BPBD KLU. Saat ini, BPBD masih menyewa tempat untuk menyimpan logistik kebencanaan di rumah masyarakat di wilayah Kuripan Baru.
“BPBD sebenarnya tinggal membutuhkan satu lagi, yaitu gudang logistik. Kita butuh tiga kantor. Pusdalops sudah ada bantuan dari Bank Dunia. Jadi sisanya gudang logistik,” ungkap Zaldy.
Dia menegaskan, lokasi gudang logistik sebenarnya telah disiapkan dalam site plan kawasan kantor BPBD. Termasuk lokasi parkir armada, seperti mobil tangki, juga telah ditentukan sehingga ketika anggaran pembangunan gudang tersedia, pekerjaan dapat langsung dilakukan.
“Lahannya sesuai dengan SK penetapan lokasi cukup luas. Kita sudah menyusun site plan, di mana posisi gudang dan parkir mobil tangki. Kalau besok ada anggaran untuk gudang, tinggal membangun karena lokasinya sudah kita siapkan,” katanya.
Terkait armada mobil tangki, Zaldy mengatakan BPBD KLU saat ini memiliki dua unit. Jumlah tersebut dinilai masih dapat mendukung kebutuhan penanganan bencana untuk sementara waktu, terlebih terdapat dukungan armada dari sejumlah pihak ketika dibutuhkan.
“Untuk sementara ini masih bisa. Kita juga bisa di-backup teman-teman PMI, Bank NTB, kemudian dari Polres juga ada mobil tangki,” ujarnya.
Selain itu, BPBD Provinsi NTB juga telah menyatakan kesiapan membantu apabila KLU membutuhkan tambahan armada dalam penanganan kondisi darurat.
Zaldy menambahkan, kondisi armada yang dimiliki saat ini masih dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional BPBD. Namun, kebutuhan penambahan armada tetap menjadi bagian dari evaluasi sesuai perkembangan kebutuhan penanggulangan bencana di daerah.
“Kalau dibilang sehat ya sehat, dibilang tidak ya… kelihatan sehat,” tutupnya. (gii/*)
