kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengusulkan kenaikan belanja daerah sekitar Rp144,03 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Di tengah kenaikan tersebut, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) justru diusulkan turun Rp1 miliar.
Rancangan itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, dalam rapat paripurna DPRD di Ruang Rapat DPRD Lombok Utara, Senin (28/9/2026). Dokumen tersebut selanjutnya dibahas bersama legislatif.
Dalam rancangan perubahan, belanja daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,20 triliun. Belanja operasi menjadi komponen terbesar, naik dari Rp871,27 miliar menjadi Rp978,99 miliar atau bertambah Rp107,72 miliar.
Belanja modal juga diusulkan meningkat dari Rp55,01 miliar menjadi Rp87,59 miliar. Adapun belanja transfer naik dari Rp127,46 miliar menjadi Rp132,20 miliar.
Sementara itu, BTT berkurang dari Rp3,12 miliar menjadi Rp2,12 miliar.
Baca juga: Belanja KLU naik 144 miliar, BTT justru dipangkas saat pemulihan bencana
Kusmalahadi mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan APBD selama semester pertama serta perubahan kondisi pendapatan dan pembiayaan daerah.
“Perubahan APBD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama, adanya pergeseran anggaran antarunit organisasi, kegiatan dan jenis belanja, kepastian SiLPA tahun sebelumnya, serta penyesuaian target pendapatan daerah, baik dari PAD maupun dana transfer pemerintah pusat,” ujar Kusmalahadi.
Di sisi pendapatan, Pemkab Lombok Utara memproyeksikan kenaikan Rp52,86 miliar sehingga totalnya menjadi sekitar Rp1,079 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan bertambah Rp23,50 miliar, dari Rp370,01 miliar menjadi Rp393,51 miliar. Pendapatan transfer juga diproyeksikan naik Rp20,42 miliar, dari Rp656,87 miliar menjadi Rp677,29 miliar.
Selain itu, pemerintah daerah memasukkan Rp8,94 miliar pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang sebelumnya tidak dianggarkan.
Baca juga: Capaian PAD KLU masih jauh dari target, Bupati Najmul dorong OPD manfaatkan teknologi
Kenaikan belanja yang lebih besar daripada tambahan pendapatan turut diikuti perubahan pada pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan diusulkan meningkat dari Rp35 miliar menjadi Rp126,16 miliar.
Dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 miliar, pembiayaan netto direncanakan mencapai Rp121,16 miliar untuk menutup defisit anggaran. Dalam struktur rancangan tersebut, SiLPA tahun berkenaan ditetapkan nihil.
Kusmalahadi menegaskan penyesuaian anggaran harus tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Fokus utama pemerintah daerah dalam Perubahan APBD 2026 tetap pada optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kewajiban daerah yang mendesak dan tidak dapat ditunda demi kesejahteraan masyarakat Lombok Utara,” katanya.
Baca juga: Sembilan bulan belum digaji, 455 PPPK Lombok Utara dijanjikan menerima rapel Oktober
Ia berharap pembahasan bersama DPRD berlangsung konstruktif dengan mempertimbangkan masukan, saran, dan kritik terhadap usulan pemerintah daerah.
“Pembahasan ini penting agar setiap kebijakan anggaran yang dituangkan dalam P-APBD 2026 benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (gii/red.)
