kicknews.today – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar sosialisasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat akibat perubahan iklim di Desa Samaguna Kecamatan Tanjung.
Kegiatan yang dipimpin langsung Kepala BPBD KLU, M. Zaldy Rahadian diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri dari para kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader PKK, serta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi hingga tingkat desa dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim.
Dalam paparannya, Zaldy Rahadian menjelaskan bahwa perubahan iklim bukan sekadar perubahan cuaca harian, melainkan pergeseran jangka panjang terhadap suhu dan pola cuaca yang dipicu oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca serta kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan.
Menurutnya, dampak perubahan iklim kini semakin nyata dirasakan masyarakat, mulai dari meningkatnya intensitas hujan ekstrem yang memicu banjir dan tanah longsor, kemarau berkepanjangan yang menyebabkan kekeringan, hingga ancaman terhadap sektor pertanian, perikanan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Penanganan perubahan iklim membutuhkan adaptasi yang terencana dan tidak bisa hanya berfokus pada respons pascabencana. Kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama untuk mengurangi risiko bencana,” ujar Zaldy, Senin (13/07/2026).
Zaldy memaparkan, berdasarkan data BPBD KLU periode 2015 – 2024, bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana di daerah tersebut. Cuaca ekstrem tercatat menjadi kejadian terbanyak, disusul tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran, serta gelombang tinggi.
Karena itu, BPBD terus mendorong berbagai langkah adaptasi, seperti konservasi kawasan hulu, penghijauan, pembangunan embung sebagai cadangan air, pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System), hingga penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Selain itu, masyarakat juga diajak berperan aktif melalui aksi sederhana, seperti memilah sampah, menanam pohon, menghemat energi, membuat biopori, memanen air hujan, serta memanfaatkan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.
Zaldy menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa, masyarakat, akademisi, BMKG, hingga berbagai organisasi kemasyarakatan agar upaya adaptasi terhadap perubahan iklim berjalan secara berkelanjutan.
“Sinkronisasi antara inisiatif masyarakat dengan program strategis pemerintah menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan jangka panjang Lombok Utara terhadap dampak perubahan iklim,” tutupnya. (gii/*)
