kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) didorong untuk memperkuat pengelolaan sektor pertanian melalui pembangunan fasilitas penggilingan gabah berkapasitas besar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut dinilai penting agar hasil panen petani tidak lagi bergantung pada daerah lain untuk proses pengolahan menjadi beras.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) KLU, Tresnahadi mengatakan hingga saat ini Lombok Utara belum memiliki mesin penggiling padi skala besar. Kondisi itu menyebabkan hasil panen petani kerap dibawa ke daerah lain, khususnya Lombok Tengah, untuk diproses.
“Setelah panen, gabah kita sering dibawa ke Lombok Tengah karena di sana tersedia mesin penggiling padi kapasitas besar. Setelah digiling, berasnya dibawa kembali dan dijual di Lombok Utara,” ujarnya, Selasa (26/05/2026).
Menurut Tresnahadi, kondisi tersebut membuat rantai distribusi menjadi lebih panjang dan nilai ekonomi hasil pertanian justru dinikmati pihak luar. Padahal, jika proses pengolahan dilakukan di Lombok Utara, keuntungan ekonomi dapat berputar di daerah sendiri sekaligus memberi dampak lebih besar bagi petani.
Dia menilai pengelolaan penggilingan gabah skala besar lebih tepat dijalankan oleh BUMD dibandingkan organisasi perangkat daerah (OPD). Selain menjadi solusi pengolahan hasil panen, usaha tersebut juga dinilai memiliki prospek bisnis yang menjanjikan.
“Kalau dikelola BUMD, itu bisa menjadi peluang usaha yang bagus. BUMD bisa menyiapkan mesin penggiling, gudang penyimpanan, hingga lantai jemur. Berasnya juga bisa diolah dan dipasarkan di Lombok Utara,” katanya.
Tresnahadi menjelaskan potensi produksi pertanian di Lombok Utara cukup besar untuk menopang industri penggilingan gabah. Dengan luas lahan produktif mencapai sekitar 58 ribu hektare, produksi gabah dinilai mampu menjadi sumber pasokan yang berkelanjutan.
Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi BUMD jika dikelola secara serius. Bahkan ke depan, beras hasil produksi lokal dapat dipasarkan dengan merek khas daerah sebagai identitas produk Lombok Utara.
Meski demikian, pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan investasi besar. Mulai dari pengadaan mesin penggiling kapasitas besar, pembangunan gudang penyimpanan, hingga penyediaan lantai jemur yang memadai. Karena itu, dukungan anggaran dari pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting.
Terkait hal itu, Tresnahadi berharap Pemkab Lombok Utara dapat memberikan dukungan pendanaan apabila BUMD mulai mengambil langkah untuk mengelola sektor tersebut.
“Kalau anggaran tersedia, saya yakin komitmen pemerintah daerah pasti ada. Daripada gabah kita dibawa keluar, diolah di luar, lalu dijual kembali ke kita. Kalau dikelola BUMD sendiri, keuntungan bisa kembali ke daerah dan petani juga berpeluang mendapatkan harga yang lebih baik,” tutupnya. (gii/*)
