kicknews.today – Krisis air bersih yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), kembali memicu gelombang protes masyarakat. Sekitar 267 kepala keluarga atau hampir 1.000 jiwa hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses air bersih yang layak untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut mendorong masyarakat Gili Meno yang tergabung dalam Aliansi Meno Bersatu bersama WALHI NTB, Meno Lestari dan Wanapala NTB menggelar aksi unjuk rasa di pesisir Pantai Gili Meno, Kamis (21/05/2026). Dalam aksi itu, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Kami Butuh Air Bersih Melalui Pipa Bawah Laut atau Tidak Sama Sekali” sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan sistem penyediaan air bersih berbasis teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau desalinasi air laut.
Koordinator Lapangan Aksi Meno di Laut, Masrun, menegaskan bahwa persoalan air bersih yang terjadi di Gili Meno bukan sekadar soal keterbatasan pasokan, tetapi juga menyangkut tata kelola sumber daya yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.
Menurutnya, penyerahan pengelolaan air bersih kepada korporasi justru menimbulkan kekhawatiran baru bagi masyarakat. Warga menilai skema tersebut dapat memperparah kerusakan lingkungan pesisir serta tidak menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat.
“Saat ini kebutuhan air bersih sehari-hari warga bergantung pada air hujan yang ditampung. Kondisi ini menempatkan perempuan pada beban yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan air minum, sanitasi, kebutuhan pangan sehat hingga menopang ekonomi keluarga,” ujar Masrun.
Masrun menjelaskan, ancaman krisis air di Gili Meno diperkirakan akan semakin berat seiring prediksi menguatnya fenomena El Niño pada 2026 hingga 2027. Sejumlah lembaga iklim internasional dan nasional seperti WMO, NOAA hingga BRIN disebut telah memperingatkan potensi musim kering berkepanjangan yang dapat memperburuk kondisi wilayah kepulauan, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).
Prediksi tersebut dinilai menjadi alarm serius karena keterbatasan sumber air di Gili Meno berpotensi berkembang menjadi persoalan kemanusiaan sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Berbagai langkah diklaim telah ditempuh warga sejak 2023, mulai dari advokasi, dialog hingga aksi penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah. Salah satu solusi yang disebut telah mendapat dukungan berbagai pihak adalah pembangunan jaringan distribusi air bersih melalui pipa bawah laut dari Pulau Lombok, seperti sistem yang telah diterapkan di Gili Air.
Bahkan, DPRD Lombok Utara melalui berita acara audiensi pada November 2024 disebut telah mendorong percepatan pembangunan jaringan tersebut. Namun di sisi lain, pemerintah daerah tetap mengarah pada skema pengelolaan air bersih oleh pihak korporasi melalui PT Tiara Cipta Nirwana (TCN).
Keputusan tersebut menuai penolakan warga. Mereka menilai aktivitas perusahaan dengan teknologi SWRO telah menimbulkan dampak lingkungan serius. Dugaan kerusakan ekosistem terumbu karang, termasuk kawasan wisata blue coral yang menjadi salah satu daya tarik utama kawasan Gili Indah, menjadi sorotan.
Masrun menyebut hasil investigasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menemukan indikasi pencemaran perairan akibat limbah yang berdampak terhadap ekosistem laut. Bahkan kerusakan terumbu karang disebut mencapai panjang sekitar 1,6 kilometer dengan lebar 200 meter.
Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya telah menghentikan operasional dan mencabut izin pemanfaatan ruang laut perusahaan pada awal 2024, masyarakat mengaku aktivitas perusahaan masih terpantau berlangsung.
“Harapan kami bertumpu pada dukungan semua pihak. Kami sangat menyayangkan sikap pemerintah yang menyerahkan tata kelola hak dasar masyarakat, yakni air bersih, kepada korporasi. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Selain persoalan lingkungan dan kebutuhan dasar warga, krisis air bersih di Gili Meno juga disebut mulai berdampak pada sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Menurunnya aktivitas wisata dinilai turut memengaruhi pendapatan warga dan meningkatkan tekanan ekonomi rumah tangga.
“Kami di Meno berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret melalui solusi yang lebih aman dan berkelanjutan agar persoalan krisis air bersih di Gili Meno ini tidak berlarut-larut,” tutupnya. (gii/*)
