kicknews.today – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini menjadi sorotan tidak hanya dari aspek distribusi, tetapi juga transparansi pelaksanaannya. DPRD KLU mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dengan mewajibkan setiap paket MBG mencantumkan rincian harga serta kandungan gizi secara terbuka.
Dorongan tersebut disampaikan sebagai upaya mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan kualitas gizi yang diterima masyarakat benar-benar sesuai standar. Anggota Komisi III DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar menegaskan pentingnya transparansi dalam program tersebut.
“Ini bukan sekadar soal bagi-bagi makanan. Kita bicara tentang kualitas gizi anak-anak dan potensi kebocoran anggaran. Transparansi harga dan kandungan gizi harus jadi standar,” tegasnya, Senin (30/03/2026).
Menurut Darmaji, meskipun MBG merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral dalam melakukan pengawasan. Ia mengingatkan bahwa program ini juga telah masuk dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sehingga memiliki potensi kerawanan, seperti mark-up bahan baku hingga praktik monopoli oleh vendor tertentu.
Karena itu, langkah preventif di tingkat daerah dinilai sangat krusial. Darmaji menyebut, sejumlah daerah lain di Indonesia telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa dengan mencantumkan rincian menu, harga, dan kandungan gizi dalam setiap paket makanan.
“Ini langkah sederhana tapi berdampak besar. Publik bisa ikut mengawasi secara langsung,” ujarnya.
Di Lombok Utara, pelaksanaan MBG sendiri masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk adanya penyedia layanan yang sempat dihentikan operasionalnya. Kondisi ini menjadi sinyal perlunya penguatan pengawasan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan program, khususnya orang tua dan komite sekolah sebagai pihak yang paling dekat dengan penerima manfaat.
“Harus ada kanal pengaduan yang mudah diakses. Kalau ada menu yang tidak wajar, masyarakat bisa langsung melaporkan,” katanya.
Tak hanya itu, DPRD KLU juga mendorong pelibatan vendor lokal seperti koperasi desa dan kelompok tani dalam rantai pasok MBG. Langkah ini dinilai dapat memperkuat ekonomi lokal, mengurangi praktik monopoli, serta memperpendek jalur distribusi.
Dengan sistem yang transparan dan pengawasan yang kuat, DPRD KLU berharap program MBG tidak hanya bebas dari praktik korupsi, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting di daerah.
“Ini bukan program biasa. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Transparansi adalah kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” tutup Darmaji. (gii/*)
