Gerai minim, Koperasi Desa Merah Putih Lombok Utara masih terkendala lahan

Ilustrasi

kicknews.today – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDM-P) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum berjalan optimal. Hingga akhir Desember 2025, baru 10 desa yang tercatat mulai berproses membangun gerai fisik, sementara sebagian besar desa lainnya masih terkendala persoalan lahan.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Perindag) Lombok Utara, Haris Nurdin menyebut keterbatasan aset desa menjadi hambatan utama. Dari total desa yang masuk program KDM-P, terdapat 12 desa yang sama sekali tidak memiliki aset, sementara sekitar 21 desa memiliki aset namun luasnya tidak memenuhi ketentuan minimal 10 are sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 17.

Lombok Immersive Edupark

“Masalah utamanya lahan. Ada yang punya aset tapi luasannya tidak sesuai, ada juga yang tidak punya aset desa sama sekali,” kata Haris, Selasa (20/01/2026).

Adapun desa yang telah mulai berproses membangun gerai fisik antara lain Sopok, Genggelang, Loloan, Mumbulsari, Gumantar, Rempek, Samaguna, Teniga, Sigar Penjalin, dan Rempek Darussalam. Kecamatan Tanjung menjadi wilayah dengan progres terbanyak, disusul Gangga, Bayan, dan Kayangan. Sementara seluruh desa di Kecamatan Pemenang masih belum menunjukkan perkembangan.

Meski demikian, Haris menegaskan ketiadaan gerai fisik tidak sepenuhnya menghambat operasional koperasi. Sejumlah KDM-P telah mulai berjalan secara terbatas dengan memanfaatkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.

“Seperti di Genggelang dan Tegal Maja, meskipun belum ada gerai, koperasinya sudah beroperasi menjual kebutuhan pokok,” ujarnya.

Untuk dukungan permodalan, Pemda KLU telah menjalin kerja sama dengan Bank NTB Syariah. Skema yang diterapkan tidak berupa pencairan dana tunai, melainkan pembayaran langsung kepada mitra penyedia seperti Bulog dan Pertamina, kemudian barang diputar oleh koperasi.

Sementara itu, pembangunan gerai fisik sepenuhnya ditangani oleh pihak TNI melalui PT. Arina Nusantara. Dinas Perindag hanya berperan dalam inventarisasi potensi aset, baik milik desa, pemda, provinsi, maupun kementerian.

“Kuncinya manajemen koperasi harus berjalan dulu. Tidak harus menunggu gerai berdiri,” tutupnya. (gii/*)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI