kicknews.today – Sebanyak 25 anggota Komite Pemantau dan Diseminasi Pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi dikukuhkan, Jumat (17/10/2025). Pembentukan komite ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial di daerah.
Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri menegaskan bahwa keberadaan komite ini memiliki peran penting dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Ia berharap para anggota dapat bekerja secara optimal dan menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya dalam mendorong isu kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.
“Saya berharap Komite Pemantau Kabupaten Lombok Utara dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kusmalahadi menekankan bahwa pembangunan di KLU tidak dapat berjalan hanya oleh pemerintah saja. Ia menilai keterlibatan masyarakat, lembaga non-pemerintah (NGO), dan mitra strategis lainnya menjadi bagian penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah.
“Pembangunan KLU bukan hanya tugas bupati, wakil bupati, atau OPD, tetapi juga melibatkan masyarakat dan berbagai pihak yang peduli terhadap kemajuan daerah,” katanya.
Sementara, Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) NTB, Ririn Hayudiani menyambut baik pengukuhan komite tersebut. Ia menilai kehadiran Komite Pemantau PKH merupakan bentuk kolaborasi multi-stakeholder yang strategis, serupa dengan model kemitraan antara komite sekolah dan pemerintah daerah.
Menurutnya, komite ini diharapkan mampu menjadi ruang kreatif yang mendorong inovasi dan gagasan baru untuk mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.
“Mari kita bersama memikirkan hal-hal baik dan ide-ide terbaik untuk kemajuan daerah kita,” ajak Ririn. (gii/*)
