kicknews.today – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan observasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk menjadi percontohan kabupaten/kota anti korupsi dalam tindak memberantas korupsi. Observasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam memenuhi indikator yang telah ditetapkan.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menyebutkan, bahwa ini merupakan tindak lanjut dari program sebelumnya. Yakni desa anti korupsi yang sudah dibentuk mulai 2021-2023.
Kemudian pada 2024 meningkat ke kabupaten/kota, pada tahun ini dilakukan di 4 wilayah, 2 kabupaten dan 2 kota. Selanjutnya Di 2025 nanti ada 10 kabupaten/kota menjadi proyek percontohan salah satunya NTB.
Untuk itu pihaknya melakukan observasi terhadap wilayah-wilayah yang diusulkan oleh kementerian maupun provinsi.
“Di NTB ini ada 3 wilayah yaitu Lombok Utara, Mataram dan Sumbawa Barat. Kami akan lakukan observasi sesuai indikator yang ada, dan akan kami pilih satu yang menjadi percontohan di 2025,” ujarnya, Senin (03/09).
Dikatakannya, ada enam komponen dan 19 indikator yang menjadi acuan bagi suatu kabupaten/kota untuk dapat dinobatkan sebagai kabupaten/kota anti korupsi.
Setelah menjadi kabupaten/kota percontohan anti korupsi, dari tiga kabupaten dan kota yang terpilih di NTB akan menjadi mercusuar bagi kabupaten dan kota lainnya.
“Itu yang kami lihat. Bagaimana setor MPC (Monitoring Center for Prevention) nya. Bagaimana pengawasan yang dilalukan, kualitas pelayanan publik dan pembangunan kinerja anti korupsi di KLU, partisipasi masyarakat serta kearifan lokal yang dibangun pemkab dalam membangun budaya masyarakat,” jelasnya.
Untuk yang dinilai, lanjutnya, ada pada kegiatan observasi, yang tentunya pertama KPK ingin melihat sejauh mana progres kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam rangka melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi selama ini.
“Kita ingin melihat antusias daripada penjabat termasuk masyarakatnya, nanti termasuk pelayanan yang dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Sementara Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi mengatakan untuk mengimplementasi cita-cita Indonesia emas. Salah satunya seperti apa yang dilakukan oleh KPK.
Hal ini merupakan langkah-langkah sistematis agar kabupaten/kota mampu memenuhi secara komprehensif komponen-komponen yang kalau diterapkan maka dapat menekan korupsi.
“Kami juga siap untuk menerima segala bentuk masukan dan rekomendasi dari tim observasi guna melakukan perbaikan yang berkelanjutan,” katanya.
Pemerintah kabupaten Lombok Utara siap untuk berpartisipasi dalam rangka menjadi calon percontohan kabupaten antikorupsi.
Pihaknya menyadari bahwa untuk mencapai predikat ini diperlukan kerja keras, komitmen, serta dukungan dari semua pihak, baik di tingkat pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat luas.
“Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mewujudkan kabupaten yang bersih dan bebas dari korupsi,” tutup Anding. (gii)
