kicknews.today – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 kali berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2023. Opini WTP diserahkan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi kepada Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah dan Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi pada rapat paripurna DPRD, Senin (10/6/2024).
Dengan pencapaian tersebut, Pemprov NTB menyisakan sejumlah cacatan untuk ditindaklanjuti. Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi menyampaikan beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti Pemprov NTB.
Pertama, Pemerintah Provinsi NTB belum memiliki kebijakan akuntansi dan mekanisme pengelolaan keuangan BLUD Satuan Pendidikan. Pj Gubernur NTB agar menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi, mekanisme pengelolaan keuangan, dan tata cara kerjasama BLUD Satuan Pendidikan.
“Pemerintah Provinsi NTB juga belum memiliki mekanisme baku dalam pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Sekolah Non BLUD. Gubernur NTB agar menyusun dan menetapkan mekanisme baku yang menjadi standar dalam pengelolaan BPP sekolah Non BLUD,” katanya.
Catatan lain lanjutnya, kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi NTB belum sepenuhnya mengatur penyajian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), khususnya terkait penghentian dan penghapusannya. Pj Gubernur NTB diharapkan agar menyempurnakan kebijakan akuntansi tersebut.
Kemudian, kekurangan volume dan kualitas hasil pekerjaan atas belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat tahun 2023 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Gubernur NTB agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan cara menyetorkan ke kas daerah senilai Rp342,81 juta dan memperhitungkan kekurangan volume dan kualitas pekerjaan senilai Rp969,96 juta dengan nilai pembayaran pekerjaan yang belum direalisasikan.
“Catatn terakhir, pengelolaan Jaminan kesungguhan dan reklamasi/pascatambang atas pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) belum memadai. Gubernur NTB agar menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme pemungutan, penyimpanan, dan monitoring jaminan kesungguhan eksplorasi, reklamasi, dan/atau pascatambang, serta memantau pelaksanaan reklamasi/pascatambang yang dilakukan oleh penambang,” katanya.
Pada kegiatan penyerahan WTP, Penjabat Gubernur NTB, H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada BPK RI atas opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi NTB selama 13 kali berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2023.
“Opini ini InsyaAllah akan menambah motivasi kami dan kepercayaan diri menjadi penyemangat yang kuat untuk senantiasa terus melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah menjadi semakin baik di masa yang akan datang,” ungkap Miq Gita sapaan akrabnya.
Dihadapan puluhan anggota DPRD NTB, Miq Gita menegaskan bahwa pengelolaan keuangan merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat kepada pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan dan bisa memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat NTB. Oleh karena itu kepada rekan-rekan pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat kembali komitmen ini untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang amanah dengan integritas serta komitmen yang tinggi sejalan dengan visi misi membangun NTB Emas 2045 melalui akselerasi transformasi birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani.
“Saya atas nama pemerintah provinsi NTB menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB yang telah turut serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” ungkapnya. (jr)
