kicknews.today – Kota Bima kembali dihadapkan pada persoalan parkir liar di sejumlah titik strategis. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah Convention Hall atau Paruga Nae di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda.
Di lokasi itu, masyarakat mengeluhkan keberadaan juru parkir (jukir) liar yang tidak hanya marak, tetapi juga menetapkan tarif tinggi saat ada kegiatan, seperti pesta pernikahan dan acara lainnya. Untuk sepeda motor dikenakan Rp5.000, sementara mobil mencapai Rp10.000.
Lebih memprihatinkan, sejumlah Jukir liar di lokasi tersebut kerap ditemukan dalam kondisi mabuk, bahkan diduga mengonsumsi minuman beralkohol. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan sekaligus kekhawatiran bagi warga maupun tamu.
Kondisi tersebut memunculkan persepsi negatif dari masyarakat luar yang menilai adanya pembiaran dari pemerintah, mengingat lokasi Paruga Nae berada di pusat kota dan merupakan area keramaian.
Menanggapi hal itu, Jabatan Fungsional (Jafung) Amir Ma’ruf, ST, didampingi Kabid Sarpras Nasrul Jadid, S.Sos, mengakui bahwa praktik jukir liar memang masih marak terjadi.
“Sudah sering kami tertibkan, tapi muncul lagi. Alasannya untuk uang rokok,” ungkap Amir saat ditemui, Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025, pihaknya bahkan telah melakukan penertiban dengan melibatkan tim gabungan. Hasilnya, selama tiga bulan kondisi parkir sempat tertib tanpa kehadiran jukir liar. Namun, situasi tersebut tidak bertahan lama.
“Setiap ada acara di Paruga Nae tetap ada anggota Dishub yang turun. Namun karena keterbatasan personel, kelengahan itu dimanfaatkan oknum jukir liar untuk meraup keuntungan,” jelasnya.
Padahal, sistem parkir di Paruga Nae telah diatur secara resmi melalui peraturan daerah. Sebanyak 10 jukir resmi telah ditempatkan, masing-masing lima orang di wilayah barat dan lima di wilayah timur, lengkap dengan rompi dan kartu identitas. Mereka juga diwajibkan menyetor Rp150.000 setiap acara. Namun, keberadaan jukir liar berdampak langsung pada setoran tersebut.
“Kadang setoran hanya Rp50.000, bahkan tidak sama sekali, dengan alasan uang rokok,” sesalnya.
Secara keseluruhan, terdapat 105 titik parkir yang berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan Kota Bima. Meski para jukir resmi telah dibekali atribut dan pembinaan, pelanggaran masih kerap terjadi.
Dari sisi pendapatan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir pada tahun 2025 sebesar Rp750 juta, namun realisasinya hanya mencapai Rp520 juta. Sementara itu, pada tahun 2026, target meningkat signifikan menjadi Rp1,6 miliar.
Selain Paruga Nae, terdapat tiga titik krusial lain yang menjadi perhatian serius, yakni kawasan Lapangan Serasuba, Amahami, dan Jalan Langsat di depan RSUD Bima.
Amir menegaskan bahwa persoalan parkir liar telah menjadi perhatian khusus Wali Kota Bima. Bahkan, Dinas Perhubungan dan OPD terkait telah diminta untuk segera mencari solusi konkret.
Sebagai langkah ke depan, Dishub berencana mengusulkan sistem pengelolaan parkir melalui pihak ketiga. Sistem ini dinilai lebih transparan dan minim kebocoran.
“Kita harus belajar dari kota-kota besar. Ke depan, jukir akan membayar setoran melalui aplikasi dan langsung masuk ke bank, bukan lagi diterima secara manual oleh Dishub,” pungkasnya. (jr)
